Parlemen Israel Dukung Rencana Damai AS untuk Gaza Meski Koalisi Pemerintah Menolak

Parlemen Israel atau Knesset menyetujui proposal damai Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait konflik di Jalur Gaza. Keputusan itu diambil dalam sidang pleno pada Rabu 3 Desember, namun berlangsung tanpa kehadiran koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang memilih memboikot proses pemungutan suara.

Menurut laporan dari Knesset Israel, sebanyak 39 anggota parlemen dari kubu oposisi memberikan persetujuan penuh terhadap proposal damai tersebut. Tidak ada suara penolakan karena seluruh anggota koalisi Netanyahu tidak menghadiri sesi voting. Langkah ini dinilai semakin menonjolkan ketegangan internal politik Israel di tengah upaya memulihkan stabilitas kawasan.

Rencana damai Trump berisi 20 poin gencatan senjata, termasuk roadmap menuju pendirian negara Palestina serta pembentukan pemerintahan Gaza setelah perang. Berdasarkan penjelasan sumber oposisi Israel, poin tersebut sengaja didorong dalam pemungutan suara untuk menguji konsistensi Netanyahu yang sebelumnya menyatakan dukungan kepada Trump di forum internasional.

Pemimpin oposisi Yair Lapid yang memimpin sidang pleno secara terbuka mengkritik ketidakhadiran Netanyahu. “Ini adalah kesempatan pertama yang diberikan kepada kami sebagai Knesset untuk mengatakan kepada Presiden Trump, kepada dunia, kepada diri kami sendiri bahwa kita bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Netanyahu memilih memboikot pemungutan suara dan tidak datang ke sini. Sungguh memalukan,” kata Lapid.

Setelah disahkan dalam voting, beleid yang mengadopsi rencana damai Trump akan dibawa ke Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan. Menurut keterangan dari sumber legislatif Israel, besar kemungkinan koalisi Netanyahu akan menolak aturan tersebut secara resmi ketika proses lanjutannya digelar.

Sebelumnya, Netanyahu menyatakan dukungan terhadap proposal Trump saat berkunjung ke Gedung Putih pada September. Ia juga menyambut penerapan rencana itu oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa pada November. Namun berdasarkan informasi dari Times of Israel, kabinet Netanyahu belum pernah secara resmi membahas keseluruhan isi proposal dan hanya menjalankan fase pertama yang berkaitan dengan penarikan sebagian pasukan Israel dari Gaza.

Fase pertama tersebut mencakup penarikan pasukan dengan imbalan pemulangan sandera Hamas, baik yang masih hidup maupun yang tewas, serta pembebasan sejumlah tahanan Palestina dari penjara Israel. Tahap berikutnya dari proposal itu belum dibahas secara internal oleh pemerintah Israel.

Perbedaan sikap antara oposisi dan koalisi Netanyahu semakin memperjelas friksi politik di tengah tekanan internasional untuk menghentikan eskalasi konflik di Gaza.

Referensi: CNNIndonesia