Pengadilan AS: Mayoritas Tarif Trump Global Dinilai Ilegal

Pengadilan banding Federal Circuit di Washington DC, dalam putusan 7-4, menyatakan bahwa sebagian besar tarif global Trump menggunakan wewenang IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) tidak sah secara hukum. Soalnya, IEEPA memang mengizinkan tindakan saat “darurat nasional”, tapi tidak secara eksplisit memperbolehkan presiden mengenakan tarif atau pajak.

Dengan kata lain, pengadilan menyimpulkan Trump melampaui batas kewenangan yang diberikan, alias kebijakan itu dianggap ilegal.

Kenapa Pengadilan Bilang Begitu?

Salah satu pertimbangannya adalah teks IEEPA yang tidak menyebutkan kata “tarif”, “pajak”, atau hal yang sejenis. Jadi, pengadilan menilai tidak mungkin seharusnya Presiden buat aturan pajak lewat undang-undang darurat semacam itu.

Kasus ini bermula dari gugatan beberapa perusahaan kecil dan beberapa negara bagian AS yang merasa dirugikan—mereka argumentasi bahwa rancangan penggunaan IEEPA untuk tarif ini terlalu ekstrem dan tak masuk akal.

Tarif Tetap Berlaku, Kok Bisa?

Meski dinyatakan ilegal, pengadilan memberikan jeda: tarif ini masih berlaku hingga 14 Oktober, karena sedang diajukan banding ke Mahkamah Agung. Jadi buat sekarang, pelanggan dan importer masih harus bayar.

Presiden Trump bereaksi keras dan menuduh pengadilan bersifat partisan. Ia memperingatkan bahwa pembatalan tarif ini “bisa menghancurkan Amerika”. Trump bilang akan bawa kasus ini ke Mahkamah Agung dan ia yakin menang.

Di sisi lain, pihak pemerintahan menyatakan bahwa Trump bertindak sesuai wewenang dalam melindungi ekonomi nasional dan akan lakukan “ultimate victory”—maksudnya mereka yakin menang banding.

Dampaknya ke Ekonomi & Pasar

Para analis mencatat dampak besar dari keputusan ini terhadap ekonomi dan pasar. Perusahaan besar seperti Walmart, Nike, dan Home Depot diprediksi bisa untung karena tarif berpotensi turun. Namun perusahaan otomotif seperti Ford atau GM kemungkinan tak terlalu terpengaruh karena tarif mereka berada di bawah wewenang lain (tidak IEEPA).

Selain itu, ancaman kebijakan Trump yang tak sah juga menambah ketidakpastian makro. Pasar obligasi dan investor kemungkinan akan bersiap-siap buat opsi resisten menyusul keputusan ini.

Walau IEEPA tidak boleh dipakai, masih ada beberapa jalan hukum lain. Misalnya, Section 301 (untuk tarif balasan), Section 232 (definisi keamanan nasional), atau bahkan ketentuan terbatas lain yang membolehkan tarif dalam kondisi tertentu. Jadi masih ada ruang untuk menerapkan tarif, tapi dengan jalur yang lebih terstruktur.

Menteri yang mendampingi Trump menyampaikan kekhawatiran bahwa keputusan ini bisa jadi “a diplomatic embarrassment”—diplomasi AS bisa terganggu.

Beberapa pengamat bahkan bilang ini jadi simbol bahwa pengadilan siap menjaga checks and balances: presiden tak bisa seenaknya mengatur tarif tanpa persetujuan dari Kongres.