KPK Dalami Dugaan Suap Cukai, Perusahaan Rokok Jateng dan Jatim Disorot

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Terbaru, lembaga antirasuah itu menduga adanya keterlibatan perusahaan rokok di Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam pengurusan cukai.

Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, penyidik saat ini tengah menelusuri dugaan pemberian uang dari sejumlah perusahaan rokok kepada pihak di Ditjen Bea Cukai.

“Saat ini di antaranya dari Jawa Tengah, dan juga ada Jawa Timur,” kata Budi Prasetyo kepada jurnalis di Jakarta, Selasa 3 Maret 2026.

Budi menjelaskan, KPK akan memastikan kembali kepada para tersangka dan saksi terkait perusahaan rokok mana saja yang diduga memberikan uang dalam perkara tersebut. Pemeriksaan lanjutan dilakukan untuk memperjelas asal usul dana dan pola pengurusan cukai yang terjadi.

“Tentu nanti kami akan melihat lagi, dan meminta keterangan para tersangka maupun saksi, terkait pemberian uang itu dari perusahaan rokok mana saja,” ujarnya.

Pendalaman Mekanisme Cukai dan OTT Bea Cukai

Menurut Budi, pendalaman ini penting untuk memahami secara utuh mekanisme penerapan cukai serta dugaan penyimpangan yang terjadi di lapangan. KPK ingin memastikan apakah prosedur baku telah dijalankan sesuai aturan atau justru terdapat praktik yang menyimpang.

“Kami butuh tahu mekanisme soal penerapan cukai itu seperti apa, sehingga nanti kami akan lihat prosedur bakunya maupun praktik di lapangan seperti apa. Jadi, kami akan melihat penyimpangan yang terjadi di mana terkait dengan cukai,” jelasnya.

Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Dalam operasi tersebut, salah satu pihak yang diamankan adalah Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, Rizal.

Sehari setelah OTT, tepatnya 5 Februari 2026, KPK menetapkan enam orang dari total 17 yang ditangkap sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang KW atau tiruan di lingkungan Bea Cukai.

Mereka adalah Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai periode 2024 hingga Januari 2026, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Sisprian Subiaksono, serta Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai Orlando Hamonangan.

Selain itu, turut ditetapkan sebagai tersangka yakni pemilik Blueray Cargo John Field, Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri, serta Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan.

Pengembangan kasus terus berlanjut. Pada 26 Februari 2026, KPK kembali mengumumkan tersangka baru, yaitu Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik mendalami keterangan para saksi, termasuk hasil penggeledahan di sebuah rumah aman di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada 13 Februari 2026.

Dari lokasi tersebut, penyidik menyita uang tunai sekitar Rp5,19 miliar yang tersimpan dalam lima koper. Berdasarkan data dari KPK, uang tersebut diduga berkaitan dengan praktik kepabeanan dan cukai.

Pada 27 Februari 2026, KPK menyatakan tengah mendalami dugaan korupsi dalam pengurusan cukai, terutama setelah penyitaan uang di Ciputat. Penyidik kini berupaya menggali keterkaitan antara aliran dana tersebut dengan perusahaan rokok di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai dugaan pengaturan cukai serta potensi penyimpangan yang terjadi di lingkungan Bea Cukai.

Referensi:
CNN Indonesia