Kebijakan WFH ASN Tuai Sorotan, Pakar Ingatkan Potensi Long Weekend

Kebijakan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara setiap hari Jumat menuai perhatian dari berbagai pihak. Sejumlah pengamat menilai kebijakan ini memiliki potensi tidak berjalan sesuai tujuan awal.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, mengingatkan bahwa penerapan WFH satu hari dalam sepekan berisiko berubah menjadi libur panjang atau long weekend bagi ASN.

Menurut Trubus, lemahnya sistem pengawasan menjadi salah satu faktor utama yang dapat memicu penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Ada potensi long weekend, karena pengawasannya kan pasti lemah,” kata Trubus Rahardiansyah saat dihubungi pada Kamis 2 April.

Efektivitas Penghematan dan Tantangan Implementasi

Kebijakan WFH ini sebelumnya diterapkan pemerintah sebagai bagian dari upaya efisiensi energi di tengah dinamika global. Salah satu target utamanya adalah penghematan bahan bakar minyak atau BBM.

Namun, menurut Trubus, tujuan tersebut belum tentu tercapai. Ia menilai ASN justru bisa saja tetap melakukan aktivitas di luar rumah meski tidak masuk kantor.

Menurutnya, kondisi ini berpotensi membuat konsumsi BBM tidak berkurang secara signifikan. Di sisi lain, jika ASN benar-benar bekerja dari rumah, maka penggunaan energi listrik justru bisa meningkat.

“Kebijakannya baik kan dalam rangka penghematan, cuma untuk sampai penghematan seperti yang dinyatakan pemerintah Rp6,2 triliun itu, menurut saya belum bisa dinyatakan akan sukses, tergantung bagaimana pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.

Pemerintah sendiri memperkirakan kebijakan ini dapat menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hingga Rp6,2 triliun. Angka tersebut berasal dari pengurangan kompensasi BBM.

Dalam keterangannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa potensi penghematan tersebut cukup signifikan jika kebijakan berjalan optimal.

“Potensi penghematan dari kebijakan Work from Home ini yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM,” kata Airlangga dalam konferensi pers daring.

Meski demikian, Trubus menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada aturan teknis yang jelas. Ia menilai pemerintah perlu menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis secara rinci.

Selain itu, diperlukan juga sanksi tegas bagi ASN yang melanggar aturan. Menurutnya, sanksi ringan seperti teguran lisan atau tertulis tidak akan cukup efektif untuk menjaga kedisiplinan.

“Kalau sanksinya hanya mutasi atau sanksinya hanya teguran lisan, teguran tertulis, kayaknya nggak ini, nggak efektif juga,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi berkala dalam penerapan kebijakan ini. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan tingkat kepatuhan ASN tetap terjaga dalam jangka panjang.

“Ada faktor masalah kepatuhan. Apakah mereka akan patuh? Mungkin patuh seminggu dua minggu. Kalau sudah minggu ketiga, keempat, kayaknya bakal nggak patuh lagi karena mungkin it’s boring untuk di rumah,” ujar Trubus.

Pemerintah sebelumnya juga mendorong penggunaan transportasi publik serta membatasi penggunaan kendaraan dinas sebagai bagian dari kebijakan efisiensi energi yang lebih luas.

Referensi:
CNN Indonesia