Peringatan Cuaca Ekstrem Masih Mengancam, Sumbar Perpanjang Status Darurat Banjir

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan masa tanggap darurat bencana selama 14 hari setelah banjir dan longsor meluas di berbagai wilayah. Kebijakan ini diambil untuk mempercepat penanganan dampak bencana yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Menurut pejabat pemerintah daerah, status tersebut berlaku hingga 8 Desember mendatang sebagai langkah awal penanganan terpadu di lapangan.

Menurut Deputi Bidang Meteorologi BMKG, bibit siklon tropis 95B yang telah teridentifikasi sejak 21 November 2025 di timur perairan Aceh menjadi pemicu utama hujan deras berkepanjangan. Bibit siklon tersebut menyebabkan terjadinya pertemuan massa udara yang kuat di sekitar Sumatra Barat, sementara kondisi indeks Ocean Dipole yang bernilai negatif turut memperburuk dinamika atmosfer.

Menurut BMKG, suplai uap air yang tinggi dan kelembapan yang melimpah mendorong kondisi atmosfer menjadi lebih labil. Pertumbuhan awan hujan berlangsung cepat, menciptakan hujan berintensitas tinggi dalam durasi panjang. Lembaga tersebut menjelaskan bahwa situasi itu menyebabkan hujan ekstrem terjadi hampir tanpa jeda di sebagian besar wilayah Sumbar dalam sepekan terakhir.

BMKG juga mengeluarkan peringatan cuaca ekstrem beruntun pada 26 hingga 28 November 2025. Warga di sejumlah kabupaten dan kota diminta tetap siaga terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat serta angin kencang. Daerah yang paling berisiko meliputi Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Pariaman, Kota Padang, dan Pesisir Selatan.

Berdasarkan data dari BPBD, sedikitnya 13 daerah terdampak banjir dan longsor dengan kerusakan yang terus bertambah. Kerugian sementara diperkirakan mencapai sekitar Rp 4,9 miliar, meskipun angka tersebut diprediksi berubah karena proses pendataan masih berlangsung. Tim lapangan masih melakukan identifikasi kondisi kerusakan, pencarian korban terdampak, hingga perbaikan jalur transportasi yang terisolasi.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa langkah tanggap darurat difokuskan pada pemulihan akses dasar, evakuasi warga, dan pemenuhan kebutuhan logistik. Upaya lain termasuk penilaian cepat terhadap titik rawan banjir susulan serta koordinasi penanganan lintas instansi di wilayah yang paling terdampak.