Pengusaha Curhat ke Purbaya, Industri Baja Kian Terdesak oleh Banjir Impor

Masyarakat Baja Konstruksi Indonesia atau Indonesian Society of Steel Construction (ISSC) kembali menyuarakan keresahan terkait kondisi industri baja dalam negeri yang tertekan oleh meningkatnya produk impor. Menurut Ketua Umum ISSC, Budi Harta Winata, masuknya baja konstruksi siap pasang dari China dan Vietnam terus menguasai pasar domestik dan menggerus kapasitas pelaku usaha nasional.

Dampak Banjir Impor pada Pabrikan Lokal

Menurut Budi, pasar baja konstruksi domestik kini dikuasai produk jadi impor yang mencapai sekitar 1 juta ton pada tahun ini. Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut mempersempit ruang usaha pabrikan nasional, dari skala industri besar hingga bengkel konstruksi baja. “Dulu industri ini dilindungi pak, sekarang, impor baja konstruksi siap pasang sudah masuk hingga 1 juta ton tahun ini,” kata Budi, Ketua Umum ISSC.

Budi juga menyoroti dampak langsung pada tenaga kerja. Ia mencontohkan perusahaannya yang biasanya membutuhkan 20.000 ton produksi untuk menghidupi sekitar 1.000 karyawan. Dengan pasar yang dikuasai impor, jumlah tenaga kerja itu kini menyusut drastis. “Dulu kami menghidupi 1.000 karyawan, sekarang tinggal 70 orang,” ujarnya.

Menurut penjelasannya, banyak pembangunan seperti gudang, pabrik, hingga pusat perbelanjaan kini menggunakan baja impor. Padahal sebelumnya pekerjaan tersebut dikerjakan industri dalam negeri. Kebijakan bea masuk nol persen untuk produk baja jadi dari China dan Vietnam disebut menjadi penyebab utama tertekannya industri lokal.

Budi menilai tidak adanya instrumen fiskal yang setara bagi pelaku lokal menciptakan ketimpangan persaingan. Hal ini berdampak pada penurunan utilisasi pabrik, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan melemahnya rantai pasok industri pendukung. “Level playing field hilang. Ini bukan soal proteksi, ini soal keadilan dan keberlanjutan industri strategis bangsa,” tegasnya.

Ia menyampaikan kesiapannya bekerja sama dengan pemerintah untuk menyerahkan laporan lengkap mengenai kondisi industri baja nasional. Budi juga mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk segera menutup keran impor baja. “Kami mendukung pemerintah menangkap dan menyetop impor baja,” ujarnya.

Respons Purbaya Yudhi Sadewa dan Tindak Lanjut Pemerintah

Menanggapi laporan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mendalami kondisi yang disampaikan ISSC. Menurutnya, industri baja memiliki karakteristik teknis yang harus dipahami sebelum penentuan kebijakan. “Saya bukan ahli baja. Saya ingin mengerti, baja itu ada apa saja. Nanti laporkan ke saya masalahnya seperti apa? Karena kalau saya tanya ke anak buah saya, bagus terus,” kata Purbaya.

Ia meminta ISSC memberikan laporan langsung mengenai kondisi di lapangan, termasuk situasi yang terjadi di pelabuhan. Pemerintah, lanjut Purbaya, tidak akan mengizinkan impor produk yang sebenarnya bisa dipenuhi oleh produk dalam negeri.

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) membereskan persoalan impor berbagai komoditas, termasuk baja konstruksi. Ia memberikan tenggat waktu satu tahun untuk perbaikan internal. “Kalau dalam setahun tidak beres, Bea Cukai betul-betul dibekukan,” tegasnya. Ia juga menyebut sudah mengawasi langsung berbagai impor ilegal, termasuk balpres pakaian bekas, dan siap menindak praktik serupa pada sektor baja.

Dengan pernyataan ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk memperbaiki kondisi perdagangan dan memastikan industri baja nasional mendapat perlindungan yang adil di pasar domestik.

Referensi:
DetikFinance