Luhut Ingatkan Purbaya: Jangan Ambil Anggaran MBG yang Tidak Terserap

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar tidak mengambil atau memotong alokasi dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum terserap. Permintaan ini muncul setelah Luhut menilai bahwa penyerapan anggaran MBG menunjukkan perbaikan yang signifikan. Menurut pemberitaan CNN Indonesia, Luhut menyampaikan hal itu setelah melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Luhut menyebut bahwa “penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti mengambil-mengambil anggaran yang tidak terserap,” kata Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat. Menurut Luhut, jika anggaran dialihkan, dana yang tersedia mungkin tidak optimal dalam pelaksanaan program yang menjadi salah satu upaya pemerintah membantu masyarakat rentan.

Serapan Anggaran MBG Sudah Capai Rp 21,64 Triliun

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa per 3 Oktober 2025 realisasi anggaran MBG sudah mencapai Rp 21,64 triliun, yang jika dibandingkan dengan total alokasi setahun adalah 34 persen. Hal ini menjadi dasar bagi Luhut untuk meminta agar tidak ada pengambilan dana dari MBG yang belum terserap.

Menurut Luhut, serapan yang baik akan membantu mempercepat distribusi dana ke masyarakat, mendorong perputaran ekonomi, serta membuka lapangan kerja. Ia mengungkapkan bahwa program MBG telah menyerap sekitar 380 ribu tenaga kerja, yang menurutnya menunjukkan bahwa program tersebut tidak hanya menyangkut bantuan pangan, melainkan juga kontribusi bagi peningkatan aktivitas ekonomi di lapisan bawah.

Luhut juga menyebut bahwa “kalau uang itu berputar di bawah, itu kan menggerakkan ekonomi,” sebagai alasan tambahan mengapa pengalihan anggaran yang tidak terserap sebaiknya dihindarkan.

Tanggapan Purbaya Terhadap Anggaran MBG

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya menyatakan bahwa meskipun bukan pelaksana langsung program MBG, ia memiliki kewenangan untuk memantau serapan anggarannya. Purbaya menyampaikan bahwa jika ternyata dana MBG tidak bisa terserap sampai akhir tahun, pengalokasian anggaran dapat dikurangi atau dialihkan ke program lain yang lebih efisien.

Purbaya mengatakan: “MBG pelaksanaannya bukan di saya, tapi nanti saya akan lihat di akhir Oktober seperti apa.” Ia menambahkan bahwa jika serapan berjalan baik maka anggaran bisa ditambah, tetapi jika tidak, dana yang tidak terserap kemungkinan akan dipangkas.

Argumentasi Luhut Berdasarkan Kondisi Ekonomi

Luhut menekankan bahwa di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian, program seperti MBG menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di bawah. Program itu menurut dia memberikan peluang konkret untuk memitigasi masalah sosial seperti ketahanan pangan dan menjaga daya beli masyarakat.

Permintaan agar dana MBG tidak diambil kembali juga berkaitan dengan “cost of fund” — yakni biaya yang timbul dari dana yang tidak bergerak atau tidak digunakan dengan tepat. Luhut mengingatkan agar anggaran yang dialokasikan agar digunakan sebaik mungkin, agar setiap rupiah berdampak maksimal bagi masyarakat yang menerima manfaat.

Pembaruan Serapan & Potensi Risiko Pemotongan

Meskipun serapan sudah menunjukkan tren positif, Luhut tetap menguatkan pengawasan di lapangan. Dalam pernyataan yang dilansir oleh media lain, Luhut menyebut bahwa tim DEN dan instansi terkait akan melakukan pengecekan fisik agar data realisasi di lapangan sesuai dengan laporan administratif.

Beberapa narasumber media lokal menyebut bahwa Luhut “turun gunung” dalam hal ini, yaitu aktif memantau dan memastikan bahwa alokasi MBG tidak disunat sebelum digunakan optimal. (Sumber: Sindonews)

Namun, risiko untuk pemotongan anggaran tetap ada apabila di akhir Oktober atau Desember realisasinya mengecewakan. Pernyataan Purbaya bahwa alokasi bisa dikurangi jika tidak terserap sepenuhnya menandakan bahwa opsi tersebut masih berada di meja pertimbangan.

Dampak Sosial dan Fiskal dari Kebijakan Anggaran

Jika anggaran MBG yang belum terserap dipotong, hal ini dapat berdampak pada kelancaran distribusi bantuan pangan kepada keluarga rentan. Masyarakat yang bergantung pada bantuan tersebut akan merasakan keterlambatan atau pengurangan manfaatnya.

Dari sisi fiskal, melakukan pemotongan anggaran bisa dilihat sebagai tindakan efisiensi anggaran negara. Namun secara politis dan sosial, hal tersebut juga berpotensi menimbulkan persepsi bahwa janji bantuan sosial tidak konsisten atau terjadi intervensi dalam program kemanusiaan.

Seandainya dana dipertahankan dan program dijalankan dengan maksimal, implikasinya bisa positif bagi reputasi pemerintah terkait komitmen terhadap kesejahteraan rakyat dan pemenuhan tugas sosial negara.

Dalam konteks perbandingan, program sosial di negara lain sering menghadapi tantangan serapan anggaran yang lambat — ketika alokasi tidak diiringi dengan mekanisme distribusi efektif, maka dana menjadi sia-sia. Oleh karena itu, kritik dan kontrol terhadap realisasi di lapangan menjadi penting agar keinginan pemotongan anggaran tidak menurunkan efektivitas program.

Titik Tekanan Kebijakan di Era Saat Ini

Dengan banyaknya tantangan ekonomi global seperti inflasi, fluktuasi harga bahan pokok, dan ketidakpastian pasar keuangan, kebijakan dalam negeri menjadi sangat rentan terhadap kritik dan evaluasi. Kebijakan sosial seperti MBG berada di garis depan, menjadi indikator bagaimana pemerintah merespons kebutuhan rakyat saat tekanan ekonomi meningkat.

Pernyataan Luhut meminta agar alokasi MBG tidak diambil kembali menegaskan bahwa pemerintah ingin menjaga kepercayaan publik bahwa program bantuan tetap dijalankan dengan penuh komitmen. Dalam jangka panjang, kejelasan kebijakan dan konsistensi realisasi akan menjadi faktor penting dalam keberlanjutan program sosial dan citra fiskal pemerintah.

Referensi: CNN Indonesia
Referensi tambahan: Detik Finance
Referensi tambahan: Kumparan Bisnis
Referensi tambahan: SindoNews