Proyek Whoosh Sempat Kacau, Luhut: Saya Menerima Sudah Busuk Itu Barang

Luhut: Saya Menerima Whoosh, Sudah Busuk Itu Barang

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan buka-bukaan soal kondisi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau yang kini dikenal dengan nama Whoosh. Ia mengaku proyek tersebut sudah dalam kondisi bermasalah saat dirinya ditugaskan untuk menangani.

“Jadi memang saya menerima proyek (Whoosh) sudah busuk itu barang,” kata Luhut di Jakarta, Kamis (16/10).

Menurut Luhut, berbagai persoalan yang muncul pada proyek kereta cepat itu bukan hal sepele. Masalah terjadi mulai dari pembengkakan biaya, manajemen konstruksi yang tidak tertata, hingga pelanggaran teknis di lapangan.

Pembengkakan Biaya dan Investasi Tidak Cermat

Berdasarkan catatan dari lembaga ekonomi dan laporan pemerintah, proyek kereta cepat itu awalnya diperkirakan menelan biaya US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS). Namun dalam perkembangannya, nilai investasi melonjak menjadi US$7,2 miliar atau Rp116,54 triliun (kurs Rp16.186 per dolar AS).

Kenaikan nilai proyek tersebut disebabkan oleh perhitungan investasi yang kurang cermat dan sejumlah penyesuaian teknis yang tidak direncanakan sejak awal.

Masalah lain muncul dari pelaksanaan pembangunan fisik yang dinilai serampangan. Salah satu contohnya terjadi pada pembangunan pilar LRT oleh PT KCIC di KM 3 +800, yang dilakukan tanpa izin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kementerian PUPR menilai tindakan tersebut berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan, sekaligus menyebabkan masalah drainase hingga menimbulkan genangan air di ruas Tol Jakarta-Cikampek.

PUPR Pernah Hentikan Proyek Karena Masalah Konstruksi

Akibat berbagai pelanggaran teknis tersebut, Komite Keselamatan Konstruksi di bawah Kementerian PUPR pada tahun 2020 sempat menghentikan sementara pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Penghentian itu dilakukan berdasarkan surat bernomor BK.03.03-Komite k2/25 yang diterbitkan pada 27 Februari 2020. Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa pelaksanaan proyek oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tidak memenuhi standar keamanan konstruksi nasional.

Langkah tegas itu diambil demi mencegah risiko kecelakaan yang lebih besar serta memberi waktu bagi pihak pengembang untuk memperbaiki sistem kerja di lapangan.

Pemerintah Bentuk Komite Khusus Atasi Masalah Proyek Whoosh

Sebagai langkah penyelamatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada tahun 2021. Pembentukan komite itu diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021, yang merupakan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang percepatan proyek.

Dalam peraturan tersebut, Luhut Pandjaitan ditunjuk langsung sebagai ketua komite untuk mengoordinasikan berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga, dan investor asal Tiongkok.

Langkah strategis pun dilakukan, antara lain melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana dan manajemen proyek.

Selain itu, pemerintah juga melakukan negosiasi ulang dengan pihak China Development Bank (CDB) sebagai lembaga pemberi pinjaman utama proyek ini.

Utang Masih Tersisa, Proyek Berjalan Setelah Negosiasi Ulang

Menurut Luhut, hasil negosiasi dengan pihak China berjalan lancar. Setelah perbaikan dan audit menyeluruh dilakukan, proyek akhirnya bisa diselesaikan dan diresmikan oleh Presiden Jokowi.

Meski demikian, Luhut tidak menutup fakta bahwa proyek tersebut masih memiliki utang besar dari pinjaman China Development Bank, yang mencakup 75 persen dari total biaya proyek senilai US$7,2 miliar.

Proyek kereta cepat Whoosh kini telah beroperasi dan menjadi simbol transportasi modern pertama di Indonesia dengan kecepatan hingga 350 km/jam, menghubungkan Jakarta dan Bandung hanya dalam waktu sekitar 36 menit.

Namun di balik pencapaian itu, Luhut menegaskan pentingnya pembelajaran dari proses panjang pembangunan proyek tersebut. Ia menekankan bahwa pengawasan, transparansi, dan perencanaan yang matang harus menjadi dasar setiap proyek strategis nasional di masa depan.

Referensi: CNN Indonesia