Krisis Energi Imbas Konflik Iran AS Mulai Hantam Asia Tenggara, Bagaimana Dampaknya bagi Indonesia

Konflik bersenjata antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel yang pecah pada akhir Februari 2026 mulai memberikan dampak luas ke berbagai negara, termasuk kawasan Asia Tenggara. Beberapa negara tetangga Indonesia bahkan sudah merasakan dampak langsung dari perang tersebut, terutama terkait pasokan energi dan kenaikan harga bahan bakar.

Ketegangan di Timur Tengah membuat situasi pasar energi global semakin tidak stabil. Berdasarkan laporan media internasional yang dikutip oleh berbagai lembaga ekonomi global, harga minyak dunia melonjak hingga lebih dari US$100 per barel atau sekitar Rp1,56 juta per barel (asumsi kurs Rp15.600 per dolar AS), level tertinggi sejak 2022.

Lonjakan harga tersebut dipicu oleh gangguan distribusi minyak setelah Selat Hormuz ditutup oleh Iran. Selat sempit namun sangat vital bagi jalur perdagangan energi dunia itu merupakan jalur utama kapal tanker yang membawa minyak dari kawasan Teluk Persia.

Menurut laporan berbagai media internasional, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) bahkan memperingatkan akan menyerang kapal tanker yang mencoba melintas di wilayah tersebut selama konflik berlangsung.

Kondisi ini memicu kekhawatiran pasar global karena banyak negara Asia sangat bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah.

Negara Asia Tenggara Mulai Ambil Langkah Darurat Energi

Beberapa negara ASEAN mulai menerapkan kebijakan khusus untuk menghemat energi nasional dan meredam dampak krisis yang berpotensi terjadi.

Filipina menjadi salah satu negara pertama yang mengambil langkah drastis. Presiden Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. memutuskan menerapkan kebijakan empat hari kerja dalam seminggu bagi pegawai pemerintah.

Menurut pernyataan resmi yang dikutip dari laporan AFP, kebijakan tersebut bertujuan mengurangi dampak ekonomi dari konflik di Timur Tengah.

“Kita adalah korban perang yang bukan kemauan kita,” kata Ferdinand Marcos Jr., Presiden Filipina.

Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 9 Maret 2026 dan diterapkan terutama di kantor pemerintahan. Namun aturan ini tidak berlaku bagi layanan publik seperti polisi dan pemadam kebakaran.

Pemerintah Filipina juga memerintahkan seluruh instansi untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan listrik sekitar 10 sampai 20 persen. Selain itu, perjalanan dinas ke luar negeri bagi aparatur negara untuk sementara dilarang, sementara rapat diupayakan dilakukan secara daring.

Kebijakan ini diambil karena Filipina sangat bergantung pada impor minyak dari kawasan Teluk Persia. Sekitar 96 persen kebutuhan minyak negara tersebut berasal dari wilayah tersebut.

Situasi serupa juga terjadi di Thailand. Pemerintah sementara yang dipimpin Anutin Charnvirakul meminta pegawai negeri untuk bekerja dari rumah serta menunda perjalanan luar negeri sebagai langkah penghematan energi nasional.

Menurut Lalida Periswiwatana, wakil juru bicara pemerintah Thailand, kebijakan tersebut diambil untuk mengurangi konsumsi energi di tengah ketidakpastian pasokan minyak global.

Kementerian Energi Thailand bahkan mengusulkan agar suhu pendingin ruangan di kantor dinaikkan menjadi 26 hingga 27 derajat Celsius untuk menghemat listrik. Pegawai juga diminta mematikan perangkat elektronik yang tidak digunakan serta mengurangi penggunaan lift dan mesin fotokopi.

Pemerintah Thailand juga mempertimbangkan langkah lain seperti mematikan lampu papan reklame pada malam hari dan menutup sebagian stasiun pengisian bahan bakar pada pukul 22.00 jika situasi energi global semakin memburuk.

Sementara itu, Vietnam juga mulai merasakan dampak dari krisis energi global. Pemerintah negara tersebut mendorong pegawai untuk bekerja dari rumah jika memungkinkan guna mengurangi konsumsi bahan bakar.

Menurut laporan AFP yang dikutip media regional, sejumlah pom bensin di Vietnam bahkan mengalami antrean panjang karena masyarakat khawatir pasokan BBM akan terganggu.

Beberapa warga dilaporkan harus mengantre hingga satu jam untuk mengisi bahan bakar kendaraan.

Pemerintah Vietnam juga mengimbau masyarakat agar mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mulai beralih ke transportasi umum maupun sepeda.

Meski begitu, pemerintah Vietnam menyatakan hingga saat ini negara tersebut masih mampu menghindari krisis bahan bakar nasional, meskipun beberapa SPBU kecil dilaporkan mengurangi jam operasional karena pasokan menipis.

Vietnam sendiri diketahui memperoleh sekitar 87 persen kebutuhan minyaknya dari Timur Tengah, sehingga sangat rentan terhadap gangguan distribusi energi dari kawasan tersebut.

Dampak Konflik Timur Tengah terhadap Indonesia

Indonesia sejauh ini belum merasakan dampak langsung seperti yang terjadi di beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Namun berbagai indikator ekonomi menunjukkan efek tidak langsung mulai terasa.

Salah satu dampak yang terlihat adalah pembatalan sejumlah penerbangan menuju Timur Tengah sejak konflik memanas pada akhir Februari.

Gangguan penerbangan tersebut juga berdampak pada aktivitas ibadah umrah. Berdasarkan informasi dari otoritas terkait, sekitar 2.000 jemaah umrah sempat tertahan karena penerbangan dari kawasan Timur Tengah terganggu akibat situasi keamanan.

Selain itu, ketegangan geopolitik di kawasan tersebut juga ikut menekan nilai tukar rupiah. Mata uang Indonesia dilaporkan sempat melemah hingga menembus Rp17.000 per dolar AS di tengah ketidakpastian pasar global.

Kenaikan harga minyak dunia juga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Indonesia karena dapat berimbas pada kenaikan harga energi domestik dan biaya impor energi.

Situasi ini membuat pemerintah dan pelaku pasar terus memantau perkembangan konflik Iran melawan Amerika Serikat dan Israel yang hingga kini masih berlangsung di kawasan Timur Tengah.

Referensi:
CNN Indonesia