KPK Temukan Aktivitas Tambang Emas Ilegal Dekat Taman Nasional Komodo

Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan aktivitas tambang emas ilegal di Pulau Sebayur Besar, wilayah yang termasuk zona penyangga Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Temuan ini memunculkan perhatian besar dari lembaga antirasuah karena lokasinya berada di kawasan konservasi yang menjadi ikon wisata Indonesia.

Menurut Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V, Dian Patra, keberadaan tambang ilegal tersebut terungkap setelah pihaknya menerima aduan dari masyarakat. Informasi tersebut kemudian langsung ditindaklanjuti dengan pengecekan lapangan oleh tim KPK di Labuan Bajo.

Dalam pemantauan menggunakan drone, terlihat jelas adanya aktivitas penambangan di Pulau Sebayur Besar. Lokasinya disebut tidak jauh dari pantai, hanya membutuhkan sekitar 15 hingga 20 menit berjalan kaki dari garis pantai. Kondisi ini mengindikasikan adanya kegiatan yang telah berlangsung dalam waktu tertentu dan berpotensi memengaruhi lingkungan sekitar.

Ancaman Lingkungan dan Dugaan Backing Tambang Ilegal

Dalam penjelasannya, Dian menegaskan kekhawatiran KPK terhadap risiko kerusakan lingkungan yang dapat memengaruhi ekosistem Pulau Komodo. Aktivitas penambangan emas biasanya melibatkan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida. Jika limbah bahan kimia tersebut mengalir ke laut, dampaknya bisa sangat serius bagi satwa liar, termasuk komodo yang hanya hidup di kawasan ini.

Selain ancaman ekologis, KPK juga menyoroti potensi adanya pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap praktik tambang ilegal tersebut. “Jangan sampai ada backing yang bermain, karena biasanya aktivitas seperti ini melibatkan praktik suap terhadap oknum tertentu,” kata Dian Patra saat meninjau lokasi.

Ia menilai aktivitas penambangan ilegal ini juga dapat merusak sektor pariwisata Labuan Bajo, yang selama ini dikenal sebagai destinasi super premium. Perairan sekitar Pulau Sebayur Besar merupakan titik favorit wisatawan untuk snorkeling dan diving sehingga pencemaran lingkungan dapat berdampak langsung pada industri wisata.

KPK telah menyampaikan hasil temuan kepada beberapa kementerian terkait, termasuk Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, serta pemerintah daerah setempat. Langkah ini diambil agar aktivitas pertambangan ilegal dapat dihentikan dan ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.

Dian juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan Labuan Bajo. Ia mengingatkan bahwa status kawasan super premium menuntut pengawasan intensif agar aktivitas ilegal seperti penambangan tidak merusak ekosistem yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan dari berbagai negara.

Upaya penertiban menjadi prioritas mengingat potensi kerusakan yang mungkin terjadi. Penggunaan bahan kimia berbahaya di kawasan dekat laut bisa menimbulkan pencemaran yang merugikan masyarakat, wisatawan, hingga kehidupan liar di Taman Nasional Komodo.

Referensi:
CNN Indonesia
DetikNews