Sidak Pelabuhan Akan Digelar Rutin, Purbaya Tekankan Perbaikan Menyeluruh Bea Cukai

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan langkah pembenahan Direktorat Jenderal Bea Cukai akan dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari peningkatan pengawasan langsung di lapangan. Menurut Purbaya, inspeksi mendadak di pelabuhan akan diperbanyak untuk memastikan kinerja aparat berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik penyimpangan.

“Saya akan sering-sering datang ke pelabuhan untuk memastikan mereka enggak main-main lagi,” kata Purbaya, Menteri Keuangan RI, usai Rapat Kerja Tertutup dengan Komisi XI DPR di Jakarta Pusat, Kamis (4/12).

Purbaya menjelaskan bahwa pengawasan intensif tersebut merupakan bagian dari roadmap reformasi Bea Cukai yang sedang ia dorong. Ia menegaskan bahwa pembenahan harus dilakukan dengan layanan publik yang lebih transparan dan berintegritas.

Pengawasan Didukung Sistem AI di Semua Pelabuhan

Berdasarkan penjelasan Kementerian Keuangan, pemerintah tengah menyiapkan sistem kecerdasan buatan (AI) untuk perangkat teknologi informasi di pelabuhan. Tujuannya adalah mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pengguna jasa sehingga peluang terjadinya pungli dapat ditekan.

Menurut Purbaya, langkah serupa sebelumnya diterapkan pada sektor industri rokok untuk memonitor produksi hingga peredaran barang. “Langkah memperbaiki Bea Cukai, misalnya untuk rokok kita taruh mesin-mesin pencacah, penghitung di pabrik-pabriknya. Mungkin akan kita terapkan mulai awal tahun 2026,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sistem ini ditargetkan berjalan penuh sekitar Mei hingga Juni 2026. Dengan teknologi tersebut, pemerintah dapat mengecek keaslian cukai dan meminimalkan celah pemalsuan yang selama ini merugikan negara. “Jadi nanti ada sistem baru untuk memonitor di lapangan cukainya palsu apa enggak. Jadi, akan serius itu,” tegasnya.

Ultimatum Keras: Bea Cukai Bisa Dibekukan

Purbaya sebelumnya mengeluarkan ultimatum bahwa Direktorat Jenderal Bea Cukai berpotensi dibekukan apabila tidak mampu melakukan reformasi dalam satu tahun ke depan. Ia menyebut bahwa citra direktorat tersebut saat ini sangat buruk di masyarakat maupun di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

“Biarkan, beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai. Karena ancamannya serius, kalau Bea Cukai gak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih enggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan,” ujar Purbaya saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI pada 27 November.

Ia bahkan menyebut bahwa kegagalan reformasi dapat berdampak pada 16 ribu pegawai Bea Cukai yang berpotensi dirumahkan. “Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16 ribu orang pegawai Bea Cukai dirumahkan,” katanya.

Bea Cukai Janji Berbenah dan Ubah Kultur Kerja

Menanggapi ultimatum tersebut, Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama menyatakan komitmennya untuk mendukung agenda reformasi hingga selesai pada 2026. Menurut Djaka, langkah utama adalah memperbaiki kultur kerja pegawai serta meningkatkan kualitas pelayanan.

“Mungkin image di masyarakat bahwa Bea Cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan. Kami memohon dukungan dari masyarakat untuk mendukung bagaimana kita ke depan menjadi lebih baik,” ujar Djaka saat menghadiri kegiatan pemusnahan barang kena cukai ilegal di Jakarta pada 3 Desember.

Djaka memastikan bahwa pengawasan di pelabuhan dan bandara akan diperketat, sejalan dengan arahan dari Kemenkeu. Ia menegaskan bahwa seluruh pegawai harus siap beradaptasi dengan sistem baru yang lebih transparan dan berbasis teknologi.

Referensi:
CNNIndonesia