Korwil BGN Kayong Utara Ditegur Keras, Begini Kronologi Hingga Dimutasi ke Papua

Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Adi Afrianto, menjadi sorotan setelah cuplikan video rapat daring internal BGN beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, Adi terlihat diduga tidak fokus mengikuti pengarahan sehingga mendapat teguran langsung dari Kepala BGN, Sudaryono.

Menurut Kepala BGN, Sudaryono, seluruh jajaran BGN di berbagai daerah harus menjaga disiplin dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, termasuk ketika mengikuti rapat koordinasi secara daring. Sikap yang dinilai tidak menunjukkan keseriusan dianggap dapat mengganggu jalannya pembinaan organisasi.

Insiden bermula ketika Sudaryono memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran BGN dari berbagai wilayah di Indonesia. Di tengah penyampaian materi, perhatian Sudaryono tertuju kepada Adi Afrianto yang diduga sedang menggunakan telepon seluler dan tidak memperhatikan jalannya rapat.

Melihat kondisi tersebut, Sudaryono langsung memberikan teguran secara terbuka di hadapan peserta rapat. Ia kemudian meminta bagian kepegawaian untuk mencatat identitas Adi Afrianto.

“Ini ada Korwil Kabupaten Kayong Utara, Adi Afrianto. Tolong dicatat Karo SDM. Saya minta yang bersangkutan dipindah ke Papua. Segera,” kata Sudaryono dalam rekaman video yang kemudian viral.

Perintah tersebut sontak menjadi perhatian publik karena disampaikan secara langsung saat rapat masih berlangsung. Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai proses administrasi mutasi maupun status pelaksanaannya.

Selain persoalan disiplin saat rapat daring, berdasarkan informasi yang beredar di daerah setempat, kinerja Adi Afrianto selama memimpin wilayah Kayong Utara juga disebut beberapa kali menuai kritik dari kalangan jurnalis. Mereka mengaku mengalami kendala ketika ingin memperoleh konfirmasi mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut.

Sampai berita ini ditulis, Adi Afrianto belum memberikan pernyataan ataupun klarifikasi terkait teguran yang diterimanya maupun rencana pemindahan tugas ke Papua.

Narasi Papua Sebagai Lokasi Hukuman Kembali Disorot

Di tengah ramainya pembahasan mengenai mutasi tersebut, muncul kembali kritik terhadap penggunaan Papua sebagai lokasi penugasan yang identik dengan bentuk hukuman.

Beberapa aktivis kemanusiaan dan kelompok mahasiswa Papua sebelumnya pernah menyampaikan keberatan terhadap narasi tersebut. Mereka menilai penyebutan Papua sebagai tempat “pembuangan” pejabat bermasalah berpotensi memperkuat stigma negatif terhadap masyarakat Papua.

Menurut Michael Himan selaku Koordinator Anti Rasisme, narasi yang mengesankan Papua sebagai lokasi hukuman dapat melukai martabat masyarakat setempat. Ia menegaskan bahwa tindakan maupun pernyataan yang mengandung unsur rasisme tidak semestinya mendapat ruang, baik dari pejabat publik maupun masyarakat umum.

Sementara itu, Sudaryono sendiri baru dilantik sebagai Kepala BGN pada 22 Juli 2026 menggantikan Nanik S. Deyang. Dalam berbagai kesempatan setelah pelantikannya, ia menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola lembaga, memperkuat disiplin pegawai, serta memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan optimal di seluruh Indonesia.

Referensi:
Suara.com