BGN Kaji Ulang Insentif Dapur MBG Usai Muncul Temuan Potensi Pemborosan Anggaran

BGN akan mengevaluasi insentif SPPG Rp6 juta per hari setelah ditemukan potensi pemborosan anggaran lebih dari Rp1 triliun per bulan.

BGN akan mengevaluasi insentif SPPG Rp6 juta per hari setelah ditemukan potensi pemborosan anggaran lebih dari Rp1 triliun per bulan

Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mengevaluasi skema insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari yang selama ini diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan setelah muncul temuan potensi pemborosan anggaran akibat bertambahnya jumlah titik dapur yang jauh melampaui rencana awal.

Menurut Kepala BGN Nanik S. Deyang, evaluasi tersebut difokuskan pada efisiensi biaya operasional tanpa mengurangi kualitas layanan maupun alokasi bahan baku makanan yang diterima masyarakat.

“Ya, insentif Rp6 juta (per hari tiap SPPG) akan kami evaluasi,” kata Nanik.

Ia menegaskan bahwa evaluasi tidak akan memengaruhi anggaran bahan baku makanan yang saat ini dialokasikan sebesar Rp10 ribu per porsi. Menurut Nanik, dana bahan baku dan insentif operasional merupakan dua komponen yang berbeda dalam pelaksanaan program MBG.

“Rp10 ribu (per porsi) itu kan bahan baku, tidak ada kaitannya dengan (insentif) Rp6 juta per hari. Kita evaluasi insentif Rp6 juta supaya efisien,” ujar Nanik.

Pernyataan tersebut muncul di tengah penataan ulang program MBG yang kini menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya pelajar dan kelompok rentan.

Pembengkakan Titik Dapur Jadi Sorotan

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, pemerintah menemukan adanya peningkatan jumlah titik dapur MBG yang cukup signifikan dibandingkan rencana awal.

Baca Juga:  Pemprov DKI Siapkan Kenaikan Tarif TransJakarta, Ini Alasannya

Berdasarkan data pemerintah, jumlah dapur yang semula diperkirakan sekitar 21 ribu titik bertambah menjadi 27.877 titik. Dengan demikian terdapat tambahan sekitar 6.877 titik dapur di berbagai daerah.

Menurut Zulhas, tambahan ribuan dapur tersebut berpotensi memicu pembengkakan anggaran operasional yang sangat besar apabila seluruhnya menerima insentif harian dengan nilai yang sama.

“Nah, ada membengkak 6.877 titik. Kalau Rp6 juta satu hari, maka satu bulan ada pengeluaran lebih dari Rp1 triliun pemborosan,” kata Zulkifli Hasan.

Perhitungan tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran insentif operasional. Pemerintah ingin memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar sesuai kebutuhan lapangan dan tidak menimbulkan pemborosan.

Selain lonjakan jumlah dapur secara nasional, pemerintah juga menemukan peningkatan signifikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dari estimasi awal sekitar 2.000 titik, jumlahnya meningkat menjadi 8.617 titik.

Temuan ini membuat pemerintah perlu melakukan verifikasi ulang terhadap kebutuhan riil di berbagai daerah agar anggaran program dapat digunakan secara lebih tepat sasaran.

Di sisi lain, skema insentif Rp6 juta per hari juga menjadi perhatian dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung.

Menurut Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Syarief, dana insentif operasional SPPG diduga menjadi salah satu sumber yang dimanfaatkan oleh sejumlah mantan pejabat untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Baca Juga:  Kecelakaan Maut Sidoarjo Sopir Xenia Jadi Tersangka Usai Tewaskan Dua Orang

“Kurang lebih yang (insentif SPPG) Rp6 juta itu. Yang per hari kan,” kata Syarief di Kejaksaan Agung, Jakarta.

Skema insentif tersebut sebenarnya telah diatur dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 244 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Program MBG Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan aturan tersebut, dana diberikan menggunakan sistem availability-based atau berbasis ketersediaan layanan. Artinya, insentif diberikan untuk menjaga kesiapan operasional dapur dan menjamin layanan tetap berjalan, bukan berdasarkan jumlah porsi makanan yang diproduksi setiap hari.

Sebelumnya, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa skema tersebut dirancang sebagai bentuk kompensasi bagi mitra yang membangun dan mengoperasikan dapur secara mandiri tanpa menggunakan dana APBN. Mitra juga menanggung berbagai risiko operasional sehingga pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk insentif harian.

Kini evaluasi yang dilakukan BGN diharapkan dapat menghasilkan formula baru yang lebih efisien tanpa mengganggu kelangsungan Program Makan Bergizi Gratis yang sedang berjalan di berbagai daerah.

Referensi:
CNN Indonesia

📚 ️Baca Juga Seputar Nasional

Temukan berbagai artikel menarik dan inspiratif di halaman 👉 Kumpulan Artikel dan Berita Nasional Terpopuler 2026 . Dari berita terbaru, tips, hingga kisah menarik seputar dunia nasional — semua ada di sana!

Ikuti Saluran Resmi Trenmedia di WhatsApp!
Dapatkan berita terkini, tren viral, serta tips inspiratif langsung dari redaksi.

📱 Saluran Trenmedia 🍳 Saluran Resep Masakan Viral

Klik dan bergabung sekarang – update terbaru langsung masuk ke WhatsApp kamu!

BERITATERKAIT

BERITATERBARU

INSTAGRAMFEED