BGN Siapkan Perombakan Besar Program MBG, Insentif hingga Motor Listrik Dievaluasi

Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan serangkaian evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pembenahan ini mencakup tata kelola dapur, skema insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemanfaatan aset yang telah dibeli negara, hingga peninjauan ulang kelompok penerima manfaat.

Menurut Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, masa libur sekolah akan dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap program yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Dalam keterangannya usai rapat bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Agustina menegaskan bahwa pembenahan internal menjadi fokus utama. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia, tata kelola, dan validitas data merupakan fondasi penting dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.

Audit Dapur MBG dan Refocusing Penerima Manfaat Jadi Prioritas

Menurut Agustina Arumsari, seluruh dapur MBG akan diaudit selama masa libur sekolah. Penyaluran program juga dihentikan sementara selama periode tersebut agar proses evaluasi dapat berjalan optimal.

“Kami akan audit semua dapur sehingga ketika anak-anak kembali masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih baik dan lebih rapi,” kata Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN.

BGN juga menggandeng berbagai pihak untuk memperkuat sistem data penerima manfaat. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi riil di lapangan.

Selain audit operasional, BGN juga berencana mengubah sistem insentif bagi SPPG. Selama ini, setiap SPPG memperoleh insentif yang sama, yakni Rp6 juta per hari, tanpa mempertimbangkan jumlah penerima manfaat yang dilayani.

Menurut Agustina, skema tersebut akan ditinjau ulang. Ke depan, besaran insentif kemungkinan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat serta kualitas layanan yang diberikan.

BGN juga membuka kemungkinan penggabungan beberapa SPPG di daerah tertentu apabila jumlah penerima manfaat dinilai tidak terlalu besar. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi efisiensi dan refocusing anggaran.

Aspek kualitas makanan juga menjadi perhatian utama. Penilaian tidak hanya berdasarkan jumlah porsi yang disalurkan, tetapi juga standar gizi, keamanan pangan, dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Di sisi lain, BGN memastikan berbagai aset yang telah dibeli menggunakan anggaran negara pada 2025 akan tetap dimanfaatkan secara maksimal. Menurut Agustina, hal tersebut mencakup motor listrik, perangkat teknologi informasi, CCTV, hingga berbagai perlengkapan lain yang telah terlanjur diadakan.

Ia menegaskan bahwa seluruh aset yang sudah dibayar dengan uang negara harus digunakan secara optimal agar tidak menimbulkan pemborosan anggaran. Karena itu, BGN akan melakukan penyisiran terhadap program pengadaan yang memiliki fungsi serupa pada tahun berikutnya.

Evaluasi juga menyentuh rencana penerima manfaat untuk tahun 2027. Berdasarkan data yang disampaikan Agustina, pagu indikatif program MBG mencapai sekitar Rp270 triliun untuk menjangkau 81,5 juta penerima manfaat.

Namun, BGN tengah melakukan kajian bersama Kementerian Kesehatan dan sejumlah kementerian terkait guna memastikan bantuan gizi diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan. Fokus intervensi gizi diarahkan pada masa kehamilan, 1.000 hari pertama kehidupan, serta kelompok usia yang dinilai memiliki dampak kesehatan paling signifikan.

Dalam kajian tersebut, muncul kemungkinan bahwa sebagian siswa SMA tidak lagi menjadi prioritas penerima MBG, terutama sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu dengan tingkat uang saku relatif tinggi.

Menurut Agustina, langkah tersebut bertujuan agar anggaran yang tersedia dapat lebih fokus kepada kelompok yang membutuhkan intervensi gizi secara langsung. Dengan pendekatan baru ini, jumlah penerima manfaat berpotensi berkurang sekitar 8 juta orang sebagai bagian dari strategi efisiensi dan peningkatan efektivitas program.

Referensi:
Detik