Waka MPR Desak PLN Evaluasi Total Usai Pemadaman Listrik Bergilir di Sejumlah Wilayah

Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia mendapat sorotan dari Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mendesak PT PLN (Persero) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh guna mengatasi persoalan yang menyebabkan gangguan pasokan listrik di berbagai daerah.

Menurut Eddy Soeparno, pemadaman listrik tidak hanya dilaporkan oleh masyarakat dari sejumlah wilayah, tetapi juga ia alami secara langsung saat melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya di Kota Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (19/6).

“Saya tidak saja mendapatkan laporan terkait pemadaman listrik secara bergilir dari daerah ke daerah, lebih dari itu saya juga mengalaminya saat kunjungan ke Dapil di Kota Bogor hari Jumat sore (19 Juni),” kata Eddy Soeparno dalam keterangannya, Sabtu (20/6).

Eddy menjelaskan bahwa salah satu akar persoalan yang diduga menjadi penyebab pemadaman adalah terganggunya pasokan batu bara jenis medium rank coal ke sejumlah pembangkit listrik milik PLN. Kondisi tersebut menyebabkan distribusi beban listrik harus dilakukan secara tidak merata untuk menjaga sistem tetap berjalan.

Menurut Eddy Soeparno, situasi seperti ini seharusnya tidak terjadi di Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negara penghasil batu bara terbesar di dunia. Karena itu, ia meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok bahan bakar pembangkit listrik.

“Oleh karena itu kami mendesak PLN untuk mengevaluasi rantai pasok batubaranya, termasuk melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” tegas Eddy.

Soroti Pasokan Batu Bara dan Percepatan Transisi Energi

Selain meminta PLN melakukan pembenahan internal, Eddy juga mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mempercepat proses perizinan produksi batu bara agar kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi dengan lebih baik.

Menurut Eddy, pemerintah perlu memastikan perusahaan tambang memenuhi kewajiban memasok batu bara untuk kebutuhan domestik sesuai ketentuan Domestic Market Obligation (DMO). Pengawasan terhadap perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban tersebut juga perlu diperketat.

“Saya juga mendorong agar Kementerian ESDM melakukan pengawasan yang ketat terhadap produsen batubara yang ‘nakal’ dan cenderung menghindar dari kewajiban mereka menyediakan batubara untuk kebutuhan domestik, berdasarkan aturan Domestic Market Obligation,” ujar anggota Komisi XII DPR RI tersebut.

Di sisi lain, Eddy menilai peristiwa pemadaman listrik bergilir dapat menjadi momentum untuk mempercepat program transisi energi nasional. Menurutnya, ketergantungan sektor kelistrikan terhadap bahan bakar fosil perlu dikurangi secara bertahap melalui pengembangan energi baru dan terbarukan.

Ia menegaskan bahwa percepatan transisi energi juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dan program prioritas nasional. Salah satu target yang telah disampaikan pemerintah adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas besar dalam beberapa tahun mendatang.

Menurut Eddy, pengembangan energi terbarukan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi risiko gangguan pasokan bahan bakar pembangkit listrik konvensional.

Pernyataan tersebut muncul di tengah perhatian publik terhadap pemadaman listrik bergilir yang dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah di Jawa, Sumatera, dan Bali. Masyarakat berharap langkah perbaikan dapat segera dilakukan agar pasokan listrik kembali stabil dan aktivitas sehari-hari tidak terganggu.

Referensi:
detikNews