Ketegangan Laut Aegea Memanas, Turki dan Yunani Kembali Berhadapan

Ketegangan antara Turki dan Yunani kembali mencuat akibat sengketa lama di Laut Aegea yang belum menemukan titik temu. Perselisihan ini menambah daftar konflik antarnegara yang tengah memanas di berbagai kawasan dunia.

Berdasarkan laporan Deutsche Welle yang dikutip Rabu 4 Februari 2026, kedua negara dijadwalkan kembali membuka jalur dialog melalui Dewan Kerja Sama Tingkat Tinggi Yunani Turki. Pertemuan itu akan berlangsung di Ankara mulai Senin 9 Februari.

Jika tidak ada perubahan agenda, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis akan duduk satu meja. Bahkan terbuka kemungkinan keduanya menggelar pertemuan bilateral terpisah.

Sengketa Laut Aegea dan Peringatan Navtex

Dewan kerja sama tersebut sebenarnya telah dibentuk sejak 2010 setelah periode panjang ketegangan di Mediterania Timur. Namun hingga kini, catatan capaian forum tersebut dinilai masih minim dan lebih banyak menjadi wadah agenda positif di bidang ekonomi serta pariwisata.

Menurut Direktur Riset Institut Hubungan Internasional Athena, Konstantinos Filis, perbedaan posisi kedua negara masih tajam. “Turki mengajukan tuntutan sepihak dan klaim teritorial yang tak memiliki dasar hukum dan tak layak diperdebatkan,” ujarnya.

Di sisi lain, ilmuwan politik dari Universitas Teknik Yildiz Turki, Fuat Aksu, menilai Yunani juga memiliki ekspektasi tinggi terhadap Ankara. Ia menyebut Yunani berharap Turki memenuhi tuntutan dan memberikan konsesi.

Gesekan terbaru muncul setelah Turki mengeluarkan peringatan melalui sistem Navtex pada 29 Januari lalu. Navtex merupakan mekanisme standar keselamatan pelayaran yang digunakan untuk menyampaikan informasi terkait aktivitas maritim. Dalam peringatannya, Turki menyinggung risiko keamanan serta aktivitas militer Yunani di kawasan tersebut.

Langkah ini dipandang Yunani sebagai bentuk perluasan otoritas yang tidak sah. Media Yunani To Vima bahkan menyebutnya sebagai provokasi baru. Namun Ankara menepis tudingan tersebut dan menegaskan bahwa penerbitan Navtex adalah prosedur rutin sesuai kerangka hukum yang berlaku.

Sengketa Laut Aegea sendiri telah berlangsung puluhan tahun. Kedua negara berselisih mengenai landas kontinen, eksploitasi sumber daya alam, serta batas laut teritorial. Dalam doktrin militer Blue Homeland, Turki mengklaim wilayah laut lebih dari 450 ribu kilometer persegi di sekitar pantainya.

Konvensi Hukum Laut PBB 1982 memperbolehkan negara memperluas laut teritorial hingga 12 mil laut, dengan catatan jika terjadi tumpang tindih maka harus diselesaikan melalui kesepakatan bilateral. Turki tidak menandatangani konvensi tersebut, namun banyak ahli hukum internasional menilai prinsipnya tetap mengikat sebagai hukum kebiasaan internasional.

Pada 1995, parlemen Turki bahkan menyatakan perluasan laut teritorial Yunani di Aegea sebagai alasan perang. Athena sendiri pada 2021 memperluas laut teritorialnya menjadi 12 mil di Laut Ionia yang berbatasan dengan Italia, dan menegaskan hak serupa tetap berlaku untuk Aegea.

“Hak itu tetap ada,” kata Menteri Pertahanan Yunani Nikos Dendias kepada stasiun televisi Open.

Secara teori, sengketa ini dapat dibawa ke Mahkamah Internasional di Den Haag. Namun pengadilan tersebut hanya dapat memproses perkara jika kedua pihak sepakat mengajukannya bersama. Wacana itu telah dibicarakan sejak 1976, tetapi belum pernah terwujud.

Di tengah dinamika ini, Perdana Menteri Mitsotakis juga menghadapi tekanan politik domestik dari kelompok sayap kanan yang menilai pemerintah terlalu lunak terhadap Turki.

Konflik Turki dan Yunani menambah daftar ketegangan global yang masih berlangsung, termasuk hubungan Amerika Serikat dan Iran serta perang di Gaza Palestina.

Referensi:
Detik