Buruh Ingin UMP Naik 10,5% di 2026, Tapi Menaker Bilang Masih Harus Dikaji Dulu

Tuntutan naiknya Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 hingga 10,5% bikin heboh buruh seluruh Indonesia. Tapi bukan berarti dilepas begitu saja—Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan kalau kenaikan sebesar itu memang terlalu cepat untuk direktif saat ini, meski tetap akan dikaji lebih lanjut.

Presiden KSPI sekaligus pemimpin Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan bahwa kenaikan UMP 2026 antara 8,5% hingga 10,5% adalah tuntutan yang sangat wajar. Dasarnya solid—didasarkan pada tiga variabel: inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu seperti diatur dalam Putusan MK No. 168/2024.

Bagaimana Perhitungan Angkanya?

• Inflasi (Okt 2024–Sept 2025) diperkirakan mencapai 3,26%.
• Pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,1–5,2%.
• Indeks tertentu: KSPI mengusulkan antara 1,0 hingga 1,4%.

Dari situ, akumulasi minimal 8,5% bisa naik hingga 10,5% jika indeks lebih tinggi.

Menaker Yassierli menyampaikan bahwa usulan kenaikan hingga 10,5% terlalu terburu-buru untuk langsung diputuskan. Seluruh masukan tetap akan dicatat dan dibahas lebih lanjut melalui mekanisme resmi seperti LKS Tripnas, agar menghasilkan keputusan adil buat semua pihak.

Buruh tak cuma soal angka. Mereka melihat lonjakan konsumsi masyarakat yang melambat — seperti penjualan motor stagnan atau penurunan okupansi hotel — sebagai tanda bahwa daya beli turun, meski ekonomi dinyatakan tumbuh. Jadi menurut mereka, kenaikan upah perlu segera dilakukan agar ekonomi bisa lebih merata efeknya.

Untuk menekan pemerintah, buruh sudah merencanakan aksi besar-besaran pada 28 Agustus 2025. Mereka akan turun dari 38 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota. Di Jabodetabek, titik kumpulnya bakal di depan DPR RI dan Istana—diperkirakan sekitar 10 ribu buruh akan hadir.