Bantuan Rumah Korban Gempa NTT Disiapkan, Nilainya Disesuaikan Tingkat Kerusakan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan bantuan perbaikan rumah bagi warga yang terdampak gempa bumi Magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Besaran bantuan akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah warga.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penanganan pascagempa yang masih berlangsung di sejumlah wilayah NTT. Pemerintah terlebih dahulu akan melakukan pendataan dan verifikasi untuk memastikan bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar terdampak.

Menurut Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, bantuan perbaikan rumah disiapkan mulai dari Rp15 juta hingga Rp30 juta, sesuai kategori kerusakan.

“Rusak ringan akan menerima 15 juta rupiah, rusak sedang 30 juta rupiah, dan yang rusak berat misal rumahnya hancur akan dibangunkan hunian sementara untuk tempat tinggal sambil menunggu hunian permanen, hunian tetap dibangun atau diberikan dana tunggu hunian,” kata Suharyanto saat meninjau Puskesmas Riung, Ngada, Rabu (19/8/2026).

Skema Bantuan Rumah Korban Gempa NTT

Untuk rumah rusak ringan, pemerintah menyiapkan bantuan sebesar Rp15 juta. Sementara itu, warga dengan rumah yang masuk kategori rusak sedang akan memperoleh bantuan sebesar Rp30 juta untuk mendukung proses perbaikan.

Adapun warga yang rumahnya mengalami rusak berat akan mendapatkan skema penanganan berbeda. Pemerintah menyiapkan pembangunan hunian tetap atau huntap setelah proses penanganan dan pendataan dilakukan.

Sebelum huntap tersedia, warga dengan rumah rusak berat dapat memperoleh tempat tinggal sementara melalui dua pilihan. Pemerintah menyiapkan dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu untuk membantu warga menyewa tempat tinggal atau menyediakan hunian sementara (huntara).

Menurut Suharyanto, warga yang masuk kategori rusak berat dapat memilih salah satu dari dua skema tersebut sambil menunggu pembangunan hunian tetap. Langkah ini ditujukan agar warga tetap memiliki tempat tinggal yang layak selama proses pemulihan berlangsung.

Berdasarkan data BNPB yang diberitakan sebelumnya, dampak gempa NTT juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah rumah warga. Hingga Minggu sore, 17 Agustus 2026, tercatat 154 rumah rusak berat, 49 rumah rusak sedang, dan 38 rumah rusak ringan. Kerusakan juga ditemukan pada fasilitas pendidikan, tempat ibadah, kantor pemerintahan dan fasilitas umum lainnya.

Namun, pencairan bantuan rumah belum dapat dilakukan secara langsung. BNPB masih membutuhkan hasil pendataan dan verifikasi tingkat kerusakan di lapangan.

Suharyanto meminta pemerintah daerah, BPBD dan organisasi perangkat daerah terkait memperkuat koordinasi dalam proses tersebut. Pendataan yang akurat diperlukan untuk mencegah data ganda dan memastikan kategori kerusakan rumah sesuai kondisi sebenarnya.

“Pendataan harus menjadi perhatian bersama. Kita ingin memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan sesuai dengan kondisi kerusakan rumahnya. Karena itu, sinergi seluruh unsur di daerah sangat penting agar proses ini berjalan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Suharyanto.

Pemerintah daerah juga diminta segera membentuk satuan tugas percepatan penanganan darurat di setiap kabupaten dan kota terdampak. Satgas tersebut akan melibatkan berbagai unsur agar proses penanganan, termasuk pendataan rumah rusak dan pemenuhan kebutuhan warga, dapat berjalan lebih terpadu.

Referensi:
Detik