Prabowo Tegaskan MBG Tetap Berjalan, Tata Kelola SPPG Jadi Sorotan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, keberlanjutan program tersebut diikuti dorongan agar pelaksanaannya diperbaiki, terutama dalam hal pengawasan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menilai operasional dapur MBG perlu mendapat pengawasan yang lebih ketat. Menurutnya, standar keamanan dan kualitas makanan harus menjadi perhatian utama agar program yang menyasar masyarakat dalam jumlah besar tersebut berjalan sesuai tujuan.

“Perbaikan ketat pada SOP operasional dapur harus terus dikawal. Evaluasi terutama menyangkut kualitas makanan sesuai standar aman. Untuk itu, bagi dapur-dapur yang tidak standar harus dievaluasi dan bila perlu ditutup,” kata Putih Sari, Sabtu (15/8/2026).

Putih Sari juga meminta adanya sistem pemantauan secara real-time sejak proses pemilihan bahan baku hingga makanan selesai dimasak. Sistem tersebut dinilai penting untuk meningkatkan transparansi sekaligus memastikan setiap tahapan penyediaan makanan dapat dipantau.

Pengawasan juga dinilai perlu mencakup kewajiban memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Selain itu, distribusi makanan harus diperhatikan untuk mengurangi risiko keamanan pangan.

Menurut Putih Sari, penguatan tata kelola dan struktur organisasi Badan Gizi Nasional (BGN) juga diperlukan. Pengelolaan program MBG harus memenuhi prinsip pemerintahan yang baik, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“(Agar) mencakup kepatuhan terhadap peraturan serta bebas dari praktik KKN,” ujar Putih Sari.

Putih Sari tetap mendukung kelanjutan MBG. Ia menilai program tersebut memiliki manfaat luas karena tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga dapat mendorong aktivitas ekonomi di daerah.

“Program MBG perlu terus dilakukan karena tidak hanya menjamin kecukupan gizi puluhan juta anak Indonesia dan mengatasi malnutrisi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal daerah dengan menyerap produk-produk UMKM, petani, dan peternak lokal,” katanya.

DPR Soroti Tata Kelola dan Pengawasan MBG

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago juga meminta pemerintah melakukan pembenahan dalam pelaksanaan MBG. Ia menilai persoalan utama yang perlu diperhatikan adalah pengawasan dan tata kelola program.

“Sejak awal program ini hanya fokus pendirian SPPG tapi lemah dalam kontrol, sehingga tidak saja mubazir karena banyak yang tidak dimakan, negara rugi karena target tidak tercapai,” kata Irma.

Menurut Irma, evaluasi harus mencakup sumber daya manusia dan anggaran. Dengan begitu, jumlah anggaran yang dikeluarkan dapat dibandingkan dengan manfaat yang diterima masyarakat serta target yang ditetapkan pemerintah.

“Oleh karena itu perbaiki tata kelolanya, evaluasi SDM dan anggarannya. Agar antara anggaran yang dikeluarkan, manfaat yang diterima dan target Presiden tercapai,” ujarnya.

Irma tetap mendukung program MBG dilanjutkan karena program tersebut merupakan salah satu agenda utama pemerintahan Prabowo. Sasaran manfaatnya juga tidak hanya pelajar, tetapi mencakup kelompok seperti ibu hamil.

Di sisi lain, Irma mengingatkan adanya keterlibatan masyarakat dalam penyediaan dapur SPPG. Karena itu, setiap keputusan untuk menutup dapur yang tidak memenuhi standar perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat yang telah mengeluarkan modal.

“Harus dipahami juga jika program ini melibatkan modal masyarakat dalam penyediaan dapur (SPPG). Jika ditutup berapa kerugian masyarakat yang sudah joint dan belum balik modal, boro-boro untung, yang harus ditanggung pemerintah?” katanya.

Komitmen melanjutkan MBG sebelumnya disampaikan langsung oleh Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurut Prabowo, pemenuhan gizi merupakan bagian penting dalam pembangunan manusia. Ia menegaskan anak-anak Indonesia tidak boleh belajar dalam kondisi lapar.

Prabowo juga menyinggung persoalan stunting yang menurutnya masih mencapai 25 persen di sejumlah tempat atau sekitar satu dari empat anak Indonesia.

“Saya bertekad teruskan program MBG dengan perbaikan, dengan efisiensi,” kata Prabowo dalam pidatonya.

Pemerintah juga terus mengembangkan cakupan MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya menyampaikan bahwa penyesuaian prioritas atau refocusing MBG untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar akan dilakukan, termasuk di Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Maluku. Pemerintah juga menargetkan penyelesaian 13 ribu titik baru SPPG pada tahun ini, dengan prioritas wilayah 3T dan daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.

Dengan keberlanjutan program tersebut, pengawasan dapur SPPG menjadi salah satu aspek penting agar makanan yang diberikan memenuhi standar keamanan, tepat sasaran, dan sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan. DPR mendorong agar perbaikan tidak hanya dilakukan pada fasilitas dapur, tetapi juga menyentuh tata kelola, sumber daya manusia, pengadaan bahan baku, distribusi, serta sistem pengawasan secara menyeluruh.

Referensi tambahan:
ANTARA News