Menko Polkam Tegaskan Tidak Ada Penyekatan Massa Aksi 27 Agustus di DPR

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago memastikan tidak ada penyekatan terhadap massa yang ingin menyampaikan aspirasi dalam aksi 27 Agustus di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta. Aparat keamanan disebut akan fokus mengawal jalannya aksi agar berlangsung aman dan aktivitas masyarakat tetap berjalan.

Djamari menyampaikan hal tersebut saat berada di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). Menurut Djamari, masyarakat yang ingin datang untuk menyampaikan aspirasi tidak akan dihalangi.

“Penyekatan itu enggak ada ya, masa penyekatan orang menyampaikan aspirasi disekat. Enggak, enggak ada, silakan datang,” kata Djamari Chaniago, Menko Polkam.

Ia menjelaskan, aparat dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya akan memberikan pelayanan sekaligus pengamanan selama aksi berlangsung. TNI juga disiapkan untuk membantu kepolisian dalam menjaga situasi di sekitar lokasi aksi.

Menurut Djamari, pengaturan lalu lintas yang dilakukan aparat bukan bentuk penyekatan terhadap massa. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat yang mengikuti aksi maupun warga lain tetap dapat menjalankan aktivitasnya dengan lancar.

“Kalau misalnya ada pengaturan lalu lintas itu memudahkan, memudahkan jangan sampai ada masyarakat kita yang menyampaikan aspirasinya tapi juga yang tidak menyampaikannya juga harus kita lindungi supaya tetap lancar kebutuhan mereka,” kata Djamari.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, terdapat 86 titik aksi unjuk rasa di wilayah Jakarta pada Kamis. Djamari mengajak seluruh pihak bersama-sama menjaga keamanan ibu kota di tengah banyaknya kegiatan penyampaian aspirasi.

Pemerintah bersama unsur TNI dan Polri juga menyatakan akan mengawal masyarakat yang menyampaikan aspirasi agar kegiatan berlangsung tertib dan kondusif. Pengawalan dilakukan agar aspirasi dapat tersampaikan dengan baik kepada pihak terkait.

Ribuan Personel Disiagakan untuk Pengamanan Aksi

Sejumlah kelompok masyarakat dijadwalkan menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI pada 27 Agustus. Salah satu kelompok yang terlibat adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

Menurut Koordinator AMPB Supriyono alias Botok, aksi tersebut membawa dua tuntutan utama terkait pemberantasan korupsi, yaitu mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset dan penerapan hukuman maksimal bagi pelaku korupsi. Botok juga sebelumnya menegaskan aksi AMPB akan dilakukan secara damai.

Untuk pengamanan di sejumlah titik Jakarta Pusat, sebanyak 18.504 personel disiapkan. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold EP Hutagalung menyatakan pengamanan dilakukan dengan pendekatan humanis, komunikasi, dan persuasif.

“Kami hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Anggota yang bertugas tidak membawa senjata api maupun senjata tajam. Kami mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi, dan persuasif dalam melayani masyarakat,” kata Reynold EP Hutagalung, Kapolres Metro Jakarta Pusat.

Di kawasan Gedung DPR/MPR, Polda Metro Jaya secara khusus mengerahkan 4.274 personel untuk melayani dan mengamankan kegiatan penyampaian pendapat. Kepolisian menyebut penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional warga negara dan aparat bertugas menjaga kegiatan berlangsung tertib.

Sementara itu, di Kabupaten Tangerang, Polresta Tangerang melakukan langkah preventif berupa pemantauan dan penyekatan pergerakan massa yang akan menuju Jakarta melalui sejumlah jalur tol dan stasiun kereta. Pengamanan tersebut difokuskan pada sejumlah titik yang dianggap menjadi jalur mobilitas massa, termasuk untuk mengantisipasi keterlibatan pelajar dalam aksi.

Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di Jakarta, Dishub DKI juga menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional sesuai kondisi dan pergerakan massa di lapangan. Masyarakat yang melintas di kawasan terdampak aksi diimbau mengikuti arahan petugas dan menggunakan jalur alternatif apabila diperlukan.

Referensi:
CNN Indonesia