Amerika Serikat dan Iran melanjutkan proses diplomasi melalui negosiasi teknis yang berlangsung di Swiss sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang telah disepakati kedua negara.
Pertemuan yang berlangsung di Resor Burgenstock tersebut menjadi langkah penting dalam upaya meredakan ketegangan yang selama bertahun-tahun mewarnai hubungan Washington dan Teheran. Selain membahas penghentian konflik di sejumlah wilayah, kedua negara juga menyusun peta jalan menuju kesepakatan yang lebih komprehensif dalam waktu 60 hari.
Delegasi Amerika Serikat dipimpin Wakil Presiden JD Vance, sementara Iran diwakili Ketua Parlemen sekaligus mantan Komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Mohammed Bagher Ghalibaf.
Keuntungan yang Diklaim Amerika Serikat
Menurut JD Vance, pemerintah Amerika Serikat menilai sejumlah target utama berhasil dicapai dalam perundingan tersebut.
“Kami melakukan apa yang ingin kami lakukan,” kata JD Vance.
Vance menjelaskan bahwa salah satu hasil penting adalah pembentukan mekanisme untuk menjaga Selat Hormuz tetap terbuka. Jalur pelayaran tersebut memiliki peran strategis karena menjadi salah satu rute utama distribusi energi dunia.
Selain itu, negosiator kedua negara juga membahas pembentukan mekanisme koordinasi guna mendukung pelaksanaan gencatan senjata di kawasan, termasuk di Lebanon. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi risiko eskalasi konflik di Timur Tengah.
Amerika Serikat juga menyatakan adanya kemajuan terkait pembahasan program nuklir Iran. Menurut Vance, pembicaraan lanjutan menjadi bagian dari kesepakatan yang dicapai selama perundingan.
Namun demikian, terdapat perbedaan pandangan terkait peran Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, membantah klaim bahwa Iran telah mengizinkan inspeksi terhadap fasilitas nuklir yang terdampak konflik.
“Tak ada program inspeksi fasilitas nuklir yang rusak imbas agresi AS dan Israel,” kata Baghaei.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sejumlah isu teknis masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dalam proses negosiasi berikutnya.
Iran Dapat Peluang Pemulihan Ekonomi dan Pencabutan Sanksi
Di sisi Iran, hasil negosiasi dinilai membuka peluang besar bagi pemulihan ekonomi negara tersebut. Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, kedua negara sepakat membentuk beberapa kelompok kerja khusus yang akan menangani berbagai isu strategis.
“Para negosiator memutuskan kelompok kerja akan dibentuk: Pencabutan Sanksi, Urusan Nuklir, Rekonstruksi dan Pembangunan Ekonomi, serta Pemantauan dan Implementasi,” kata Gharibabadi.
Menurutnya, kelompok kerja tersebut akan menjadi fondasi untuk mengimplementasikan isi MoU sekaligus menyusun kesepakatan akhir dalam kurun waktu 60 hari.
Salah satu poin yang dianggap paling menguntungkan bagi Iran adalah peluang memperoleh lisensi umum yang memungkinkan ekspor minyak mentah, produk petrokimia, serta produk minyak olahan ke pasar internasional. Jika terealisasi, langkah ini berpotensi meningkatkan pemasukan negara yang selama bertahun-tahun terdampak sanksi ekonomi.
Selain itu, Iran juga disebut akan memperoleh kembali aset yang selama ini dibekukan oleh Amerika Serikat. Berdasarkan keterangan Mohammed Bagher Ghalibaf, nilai aset yang akan dicairkan mencapai US$12 miliar atau sekitar Rp214 triliun.
Menurut Ghalibaf, pencairan dana tersebut akan dilakukan dalam dua tahap dengan nilai masing-masing US$6 miliar atau sekitar Rp107 triliun.
“Kita semua telah tahu alasan sebenarnya di balik perang ini adalah untuk memusnahkan peradaban Iran, dan tujuan ini sudah bergeser menjadi mendatangkan pendapatan besar bagi petani AS dengan aset yang dibekukan,” kata Ghalibaf.
Ia juga menegaskan bahwa Iran nantinya memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana tersebut sesuai kebutuhan nasional.
Selain aspek ekonomi, Iran menilai hasil perundingan juga membawa dampak positif terhadap kondisi keamanan regional. Salah satu tuntutan utama Teheran sejak awal pembahasan adalah penghentian serangan Israel ke Lebanon.
Dalam pernyataannya, Ghalibaf menyebut negosiasi di Swiss berpotensi mengurangi jumlah korban sipil yang terdampak konflik di kawasan tersebut.
“Kepada orang-orang terkasih itu, saya katakan bahwa jika kita tidak pergi ke Swiss, setiap saat akan semakin banyak darah Muslim dan Syiah Lebanon yang tertumpah,” ujarnya.
Dengan masih berlangsungnya negosiasi teknis dan pembahasan implementasi MoU, kedua negara kini memasuki fase baru hubungan diplomatik yang berfokus pada stabilitas kawasan, isu nuklir, pemulihan ekonomi, dan pengurangan ketegangan di Timur Tengah.
Referensi:
CNN Indonesia