Purbaya Tegaskan Belum Perlu Bentuk Badan Penerimaan Negara

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan belum ada kebutuhan untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai lembaga baru pengelola pajak dan bea cukai. Menurutnya, pengelolaan penerimaan negara masih bisa dilakukan secara optimal oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sudah memiliki struktur dan sistem berjalan.

“Untuk sementara kayaknya Badan Penerimaan Negara enggak akan dibangun. Pajak dan Bea Cukai akan tetap di Kemenkeu, saya akan mengelola dan membawahi sendiri,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (14/10).

Pernyataan itu disampaikan di tengah kabar yang menyebut pemerintah tengah menyiapkan pembentukan lembaga baru untuk meningkatkan efisiensi dan rasio pajak (tax ratio) nasional. Namun, Purbaya menilai fokus utamanya saat ini adalah memperbaiki tata kelola internal di bawah Kemenkeu.

Fokus pada Efisiensi dan Reformasi Internal

Purbaya baru saja ditinggalkan Anggito Abimanyu, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dengan tanggung jawab khusus pada penerimaan negara. Anggito kini ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), posisi yang sebelumnya dipegang Purbaya sebelum dilantik sebagai Menkeu.

Menurut Purbaya, langkah reformasi yang akan dilakukan termasuk menutup berbagai potensi kebocoran dan meningkatkan kedisiplinan pegawai di lingkungan Bea Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak.

“Saya harapkan ke depan akan lebih efisien dan efektif karena kita akan melakukan berbagai reform, termasuk menutup kebocoran-kebocoran yang ada dan lebih mendisiplinkan pegawai Bea Cukai dan Pajak. Harusnya ke depan akan membaik terus tax ratio,” ujarnya.

Purbaya menambahkan, meski tidak menargetkan angka besar seperti 23 persen, ia optimistis tax ratio akan naik perlahan seiring dengan membaiknya sektor riil. “Saya harapkan tahun depan dengan mulai hidupnya sektor riil, rasionya akan naik otomatis setengah persen. Ada tambahan income sekitar Rp110 triliun lebih,” katanya.

Wacana Pembentukan BPN dalam Dokumen Pemerintah

Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara sejatinya telah muncul sejak masa kampanye Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Namun, hingga kini, gagasan tersebut belum terealisasi. Presiden Prabowo sempat memasukkan pembentukan badan tersebut ke dalam 8 program hasil terbaik cepat 2025, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

Dalam beleid itu disebutkan salah satu targetnya adalah “mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen.”

Namun, dengan pernyataan terbaru dari Menkeu Purbaya, arah kebijakan tampaknya akan tetap mengandalkan struktur yang sudah ada, sembari memperkuat efisiensi internal di Kemenkeu.

Referensi:
CNN Indonesia