Penanganan Bencana Sumatra Masuk Tahap Rehabilitasi, Ini Perkembangan Terkini

Penanganan bencana hidrometeorologis banjir dan tanah longsor di Sumatra telah berlangsung lebih dari satu bulan sejak akhir November 2025. Bencana ini melanda tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Hingga awal pekan terakhir Desember, laporan mengenai korban jiwa dan warga hilang terus bertambah.

Menurut Pemerintah Pusat, lebih dari separuh kabupaten dan kota terdampak kini telah beralih dari fase tanggap darurat ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurut Menko PMK Pratikno, perkembangan ini menunjukkan kemajuan penting dalam penanganan pascabencana di wilayah terdampak.
“Saat ini lebih dari separuh kabupaten/kota yang terdampak, telah beralih dari fase tanggap darurat ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dalam konferensi pers yang disiarkan BNPB.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga direncanakan akan mengunjungi langsung wilayah terdampak pada malam Tahun Baru 2026.

Update Data Korban, Desa Hilang, dan Hunian Sementara

Berdasarkan data BNPB, jumlah korban meninggal dunia hingga Senin (29/12) tercatat 1.140 jiwa. Masih terdapat 163 orang hilang, sementara sekitar 399 ribu jiwa harus mengungsi akibat bencana besar ini.
Kerusakan yang terjadi juga meluas. Setidaknya 166.925 unit rumah rusak, disertai kerusakan 215 fasilitas kesehatan, 3.188 fasilitas pendidikan, 803 rumah ibadah, 97 jembatan terputus, dan 99 ruas jalan terputus.

Dampak besar juga terlihat pada struktur pemerintahan desa. Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, terdapat 22 desa yang hilang tersapu bencana.
“Karena memang data kami menunjukkan bahwa ada desa yang hilang itu totalnya 22. Di Aceh ada 13 hilang, tersapu. Di Sumatra Utara ada 8. Sumatra Barat ada satu,” kata Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Ia juga menyebut sebanyak 1.580 kantor desa terdampak bencana, dengan jumlah terbesar berada di Aceh mencapai 1.455 unit, disusul Sumut 93 unit dan Sumbar 32 unit. Kondisi tersebut membuat pelayanan pemerintahan desa tidak berjalan optimal.