Pemerintah Terapkan WFH Jumat dan Batasi BBM Ini Rincian Lengkapnya

Pemerintah Indonesia resmi mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis untuk menghadapi dinamika global, terutama di sektor energi dan pengelolaan anggaran negara. Kebijakan ini mencakup penerapan work from home (WFH) bagi ASN setiap Jumat, efisiensi perjalanan dinas, hingga pengaturan pembelian bahan bakar minyak (BBM).

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, langkah ini diambil sebagai bagian dari mitigasi risiko global yang berdampak pada ekonomi nasional. Ia menyebut kebijakan ini juga berpotensi menghasilkan penghematan besar.

“Potensi penghematan dari kebijakan Work from Home ini yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Seoul, Korea Selatan.

WFH ASN dan Efisiensi Anggaran Jadi Fokus

Salah satu kebijakan utama adalah penerapan WFH bagi ASN setiap hari Jumat. Aturan ini berlaku untuk pegawai di tingkat pusat maupun daerah dan akan diatur melalui Surat Edaran Menpan RB serta Mendagri.

Namun, tidak semua ASN bisa mengikuti kebijakan ini. Berdasarkan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, terdapat sejumlah jabatan strategis yang tetap harus bekerja dari kantor. Di tingkat provinsi, setidaknya ada 11 jabatan yang dikecualikan, termasuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama. Sementara di tingkat kabupaten dan kota, terdapat 12 jabatan yang tidak mengikuti WFH, seperti camat dan lurah atau kepala desa.

Untuk sektor swasta, pemerintah menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Menurut Airlangga, penerapan WFH di sektor ini harus menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing industri.

Selain itu, pemerintah juga melakukan efisiensi perjalanan dinas ASN. Perjalanan dinas dalam negeri dipangkas hingga 50 persen, sementara perjalanan luar negeri dikurangi hingga 70 persen. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah refocusing anggaran.

Menurut Airlangga, hasil efisiensi ini akan dialihkan ke sektor yang lebih berdampak langsung ke masyarakat. Ia memperkirakan potensi pengalihan anggaran mencapai Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.

Aturan BBM Diperketat Tanpa Kenaikan Harga

Di sektor energi, pemerintah memastikan tidak ada kenaikan harga BBM per 1 April. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa harga Pertalite dan Pertamax tetap stabil meski harga minyak dunia mengalami tekanan akibat konflik global.

“Kami memastikan belum ada rencana penyesuaian harga BBM, baik subsidi maupun non subsidi,” kata Prasetyo.

Namun, pemerintah tetap menerapkan langkah pengendalian dengan membatasi pembelian BBM subsidi. Mulai 1 April, pembelian Pertalite dan solar dibatasi maksimal 50 liter per kendaraan per hari.

Menurut Airlangga, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan distribusi BBM lebih adil. Pembelian BBM juga wajib menggunakan sistem barcode melalui aplikasi MyPertamina.

Meski demikian, aturan ini tidak berlaku bagi kendaraan umum yang digunakan untuk transportasi orang dan barang.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan BBM. Ia menilai konsumsi 50 liter per hari sudah cukup untuk kebutuhan kendaraan pribadi.

“Dalam pandangan kami, wajar dan bijak itu kalau isi mobil satu hari 50 liter,” kata Bahlil.

Sementara itu, pemerintah juga memastikan stok BBM nasional dalam kondisi aman dan meminta masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan.

Referensi:
CNN Indonesia