Pemerintah Siapkan Hotline 158 untuk Konsultasi Bangunan Ponpes, Sekolah, dan Yayasan

Sebagai respon cepat atas insiden ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membuka layanan hotline 158 untuk memberikan konsultasi teknis terkait bangunan pendidikan keagamaan, panti asuhan, sekolah, hingga yayasan.

Menurut CNN Indonesia, layanan ini mulai beroperasi Senin hingga Jumat pukul 08.30–16.00 WIB, dan tersedia juga melalui WhatsApp Center 0815 10000 158 dengan memilih menu “Layanan Konsultasi Pesantren/Panti Asuhan/Sekolah/Yayasan”.

Layanan Gratis untuk Cegah Risiko Bangunan Ambruk

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk membantu masyarakat yang mengelola lembaga pendidikan, terutama berbasis keagamaan, agar memiliki bangunan yang aman secara struktur dan sesuai aturan teknis.

“Hotline ini kami buka agar masyarakat, khususnya pesantren, dapat melapor atau meminta pendampingan bila merasa bangunannya rawan ambruk atau belum memiliki izin bangunan,” kata Dody.

Ia menambahkan, tim dari Kementerian PU siap turun langsung ke lapangan untuk memberikan pendampingan dan asesmen keandalan bangunan, tanpa dipungut biaya.

Fokus pada Lembaga yang Dibangun Swadaya

Banyak pondok pesantren dan sekolah berbasis masyarakat dibangun secara swadaya, tanpa keterlibatan tenaga profesional di bidang konstruksi. Hal ini sering kali membuat aspek keamanan dan kelayakan teknis terabaikan.

“Kami ingin memastikan bangunan pesantren aman dan sesuai standar teknis. Banyak pesantren berdiri dengan semangat gotong royong, namun belum semuanya memperhatikan aspek struktur dan perizinan,” tambah Dody.

Dukungan Renovasi dan Rekonstruksi

Selain konsultasi, Kementerian PU juga menyediakan dukungan renovasi dan rekonstruksi, dengan prioritas pada bangunan pesantren yang berusia lebih dari 50 tahun, memiliki lebih dari dua lantai, menampung lebih dari 500 santri, dan dibangun tanpa tenaga ahli bersertifikat.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat sistem keselamatan bangunan pendidikan keagamaan secara nasional.

Dua Kategori Bangunan: Sederhana dan Tidak Sederhana

Layanan hotline ini mencakup dua kategori:

1. Bangunan Sederhana

   • Luas kurang dari 500 meter persegi

   • Maksimal dua lantai

2. Bangunan Tidak Sederhana

   • Luas lebih dari 500 meter persegi

   • Lebih dari dua lantai

Konsultasi yang disediakan termasuk:

• Pendampingan untuk mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

• Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

• Penilaian teknis terhadap struktur dan kelayakan bangunan

• Panduan pelibatan tenaga konstruksi bersertifikat

Sampel Survei di 8 Provinsi Prioritas

Sebagai bagian dari tindak lanjut jangka menengah, Kementerian PU akan melakukan sampling keandalan bangunan pesantren di delapan provinsi dengan jumlah ponpes terbanyak, yaitu:

• Jawa Barat

• Jawa Timur

• Banten

• Jawa Tengah

• Aceh

• Kalimantan Selatan

• Sumatera Selatan

• Sulawesi Selatan

Sebanyak 80 pondok pesantren akan dipilih sebagai sampel, termasuk yang sudah berdiri lama, sedang dibangun, atau dalam tahap renovasi.

Bangunan Tak Berizin, Waspada Risiko Hukum dan Keselamatan

Masih banyak lembaga pendidikan di Indonesia yang beroperasi tanpa izin bangunan resmi. Dalam banyak kasus, hal ini tidak hanya berisiko hukum, tapi juga berbahaya secara struktural.

Dody menekankan pentingnya kesadaran akan kelayakan teknis bangunan. Ia mendorong pengelola lembaga pendidikan, terutama di daerah, untuk memanfaatkan layanan gratis ini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan santri, guru, dan pengasuh.

Pemerintah Dorong Pendampingan Hingga Perizinan Tuntas

Melalui unit Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU menyatakan siap mendampingi proses dari awal hingga selesai, mulai dari pemeriksaan kondisi bangunan, asistensi pengurusan perizinan, hingga rekomendasi renovasi jika diperlukan.

“Tim Ditjen Cipta Karya di seluruh Indonesia siap membantu. Silakan pesantren atau lembaga pendidikan yang merasa bangunannya berisiko segera menghubungi hotline kami. Pemerintah akan membantu tanpa biaya agar keselamatan para santri, guru, dan pengasuh dapat terjamin,” ujar Dody.

Referensi: CNN Indonesia