Purbaya Yudhi Sadewa Siapkan Sistem AI untuk Awasi Bea Cukai

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengembangkan sistem Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran dan kecurangan dalam transaksi kepabeanan.

Menurut Purbaya, sistem AI tersebut akan mulai dikembangkan dan ditargetkan rampung dalam waktu tiga bulan ke depan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Keuangan dalam memperkuat pengawasan dan efisiensi penerimaan negara.

“Dalam tiga bulan ke depan kita akan kembangkan sistem AI yang lebih siap di Bea Cukai. Kalau sampai AI bisa mulai menganalisa tiga bulan ke depan, sudah selesai,” kata Purbaya Yudhi Sadewa, di kantornya, Rabu (22/10).

Integrasi Sistem Bea Cukai dan DJP

Sistem kecerdasan buatan yang akan diterapkan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) ini nantinya akan terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menurut Purbaya, integrasi tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem penerimaan negara yang lebih transparan dan efektif.

“Pada dasarnya kita akan perkuat sistem penerimaan kita dengan monitoring dari ujung ke ujung,” jelasnya.

Purbaya menjelaskan bahwa meskipun pembangunan sistem AI membutuhkan waktu lebih dari tiga bulan, penerapan awalnya ditargetkan dapat segera dimulai. Ia menilai penggunaan kecerdasan buatan akan mendorong efisiensi kinerja Bea Cukai dan meminimalkan kebocoran penerimaan negara.

“Tapi yang jelas dalam beberapa bulan ke depan harusnya penerimaan Bea Cukai akan lebih efisien daripada sekarang,” ujarnya.

Dukung Arahan Presiden Prabowo

Langkah pengembangan sistem AI ini, menurut Purbaya, juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti praktik kecurangan di sektor kepabeanan, terutama terkait under invoicing atau pelaporan nilai barang di bawah harga sebenarnya.

“Tidak ada kendala di Bea Cukai. Cuma saya ingin melihat seberapa canggih sistem punya Bea Cukai. Bisa nggak saya optimalkan untuk mengurangi yang dikritik Pak Presiden, under invoicing,” pungkas Purbaya.

Dengan sistem berbasis kecerdasan buatan, Kementerian Keuangan berharap pengawasan transaksi impor-ekspor akan semakin ketat dan akurat, sekaligus mempercepat respons terhadap potensi pelanggaran.

Referensi:
CNN Indonesia