Pemerintah Siap Umumkan Kebijakan WFH Ini Penjelasan Lengkap dari Menteri Keuangan

Pemerintah memastikan kebijakan work from home atau WFH dalam waktu dekat akan segera diumumkan ke publik. Skema ini disebut sudah melalui tahap pembahasan dan keputusan, tinggal menunggu penyampaian resmi kepada masyarakat.

Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi, pengumuman kebijakan tersebut tidak akan disampaikan olehnya secara langsung. Ia menegaskan bahwa pernyataan resmi akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

“Sudah diputuskan, nanti diumumkan, bukan saya yang ngomong, bukan saya yang mengumumkan, nanti Pak Menko Perekonomian,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan.

Kebijakan ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengatur pola kerja sekaligus menekan konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak atau BBM.

WFH Dipilih Hari Jumat dan Tidak Berlaku untuk Semua Sektor

Dalam penjelasannya, Purbaya menyebut bahwa penerapan WFH direncanakan berlangsung pada hari Jumat. Pemilihan hari tersebut bukan tanpa alasan, melainkan untuk meminimalkan dampak terhadap produktivitas kerja.

Menurutnya, hari Jumat memiliki jam kerja yang relatif lebih pendek dibandingkan hari lainnya. Dengan demikian, potensi penurunan produktivitas akibat kebijakan WFH dapat ditekan seminimal mungkin.

“Kalau diliburkan kan dipilih yang dampaknya paling kecil ke produktivitas. Jumat kan paling pendek jam kerjanya, jadi loss-nya paling kecil,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa kebijakan WFH akan bersifat wajib bagi instansi pemerintah. Namun, untuk sektor swasta, penerapannya belum tentu bersifat wajib.

Menurut Purbaya, kemungkinan besar kebijakan ini hanya berupa imbauan bagi dunia usaha. Bahkan, ia menegaskan bahwa sektor manufaktur atau pabrik tidak akan ikut dalam skema WFH ini karena karakter pekerjaannya yang tidak memungkinkan dilakukan dari rumah.

“Yang jelas, pabrik-pabrik itu enggak ikut. Swasta wajib enggak ya? Mungkin imbauan. Saya enggak tahu. Pemerintahan wajib,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga memiliki target khusus dari kebijakan ini, yaitu menekan konsumsi BBM secara nasional. Berdasarkan perhitungan awal, penerapan WFH diperkirakan dapat mengurangi penggunaan BBM hingga sekitar 20 persen.

Meski begitu, Purbaya mengakui bahwa angka tersebut masih bersifat estimasi dan belum final. Ia menekankan bahwa dampak kebijakan ini tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi, melainkan harus mempertimbangkan berbagai faktor termasuk produktivitas dan aktivitas ekonomi.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, pemerintah kini tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan kebijakan WFH secara resmi kepada publik.

Referensi:
CNN Indonesia