Pemerintah Pertimbangkan Gunakan APBN untuk Bangun dan Perbaiki Ponpes di Indonesia

Pemerintah tengah mempertimbangkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan dan perbaikan pondok pesantren (ponpes) di seluruh wilayah Indonesia.

Langkah ini mencuat setelah ambruknya Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menimbulkan perhatian publik terkait keamanan dan kualitas infrastruktur pesantren.

Pertimbangan Pemerintah Pasca Insiden di Sidoarjo

Menurut laporan Antara yang dikutip CNN Indonesia, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah kini sedang melakukan kajian menyeluruh terhadap opsi penggunaan APBN untuk proyek pembangunan dan rehabilitasi ponpes.

“Pascakejadian kemarin, kemudian muncul beberapa pemikiran, salah satunya adalah mungkinkah pembangunan-pembangunan pondok pesantren itu bersumber dari pembiayaan APBN,” kata Prasetyo Hadi usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana, Minggu (12/10) malam.

Ia menambahkan bahwa pertimbangan ini masih bersifat awal dan akan melalui proses evaluasi lintas kementerian untuk memastikan dasar hukum serta efektivitasnya.

Aspek yang Diperhitungkan Pemerintah

Prasetyo menjelaskan, pemerintah tengah menimbang beberapa aspek penting sebelum mengambil keputusan, antara lain:

• Jumlah dan kondisi pondok pesantren aktif di seluruh Indonesia.

• Kemungkinan pembangunan ponpes baru di masa mendatang.

• Kelayakan infrastruktur yang ada dan potensi risiko keamanan bangunan.

“Pemerintah tidak ingin kejadian seperti di Sidoarjo terulang kembali, sehingga diperlukan pendekatan pembangunan yang lebih terencana dan memiliki dasar pembiayaan yang kuat,” ujar Prasetyo.

Dukungan APBN untuk Lembaga Pendidikan Keagamaan

Sejauh ini, APBN memang telah digunakan untuk mendukung lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah dan sekolah negeri di bawah Kementerian Agama. Namun, pondok pesantren swasta umumnya mengandalkan dana masyarakat, wakaf, atau bantuan daerah.

Dengan wacana baru ini, pemerintah berupaya agar pesantren mendapat dukungan infrastruktur setara dengan lembaga pendidikan formal lainnya, terutama dalam hal keselamatan bangunan dan kelayakan fasilitas belajar.

Beberapa kalangan menilai langkah ini bisa menjadi terobosan penting dalam penguatan pendidikan berbasis keagamaan, sekaligus bentuk perlindungan negara terhadap lembaga pendidikan nonformal yang memiliki kontribusi besar dalam pembinaan moral masyarakat.

Kajian Lintas Kementerian dan Potensi Regulasi Baru

Menurut sumber di lingkungan Istana, pembahasan ini melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, serta Kementerian PUPR sebagai pihak yang akan mengatur teknis pembangunan.

Langkah ini dinilai perlu karena penggunaan APBN untuk lembaga nonpemerintah seperti pesantren memerlukan landasan hukum yang kuat agar tidak menimbulkan potensi pelanggaran administrasi.

Jika kajian ini berjalan lancar, bisa saja pemerintah menerbitkan aturan turunan seperti Peraturan Presiden (Perpres) atau Keputusan Menteri yang mengatur skema pembiayaan dan mekanisme pelaksanaan proyek tersebut.

Pesantren dan Peranannya dalam Pembangunan SDM

Data dari Kementerian Agama tahun 2024 menunjukkan terdapat lebih dari 36 ribu pondok pesantren di Indonesia, dengan jumlah santri aktif mencapai sekitar 5 juta orang.

Sebagian besar ponpes berada di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten, wilayah dengan populasi santri terbesar.

Peran pesantren sebagai pusat pembentukan karakter dan moral generasi muda menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk memperkuat aspek fisik dan kelembagaannya.

“Pesantren adalah benteng moral bangsa, maka infrastruktur dan kualitasnya harus mendapat perhatian serius,” ujar seorang pejabat di Kemenag yang enggan disebut namanya.

Dampak Ekonomi dan Sosial Jika APBN Digunakan

Jika kebijakan ini terealisasi, penggunaan APBN untuk pesantren diperkirakan akan memberi dampak ganda terhadap sektor pendidikan dan ekonomi lokal.

Dari sisi ekonomi, proyek pembangunan ponpes baru akan mendorong penyerapan tenaga kerja konstruksi serta meningkatkan perputaran ekonomi daerah di sekitar lokasi pesantren.

Sementara dari sisi sosial, peningkatan kualitas fasilitas pendidikan keagamaan dapat memperkuat kesejahteraan santri dan masyarakat sekitar, sekaligus memperkecil kesenjangan antara lembaga pendidikan negeri dan swasta berbasis keagamaan.

Namun, sejumlah pakar menilai perlu transparansi dan sistem pengawasan ketat agar penggunaan APBN tidak menimbulkan masalah baru, seperti potensi penyalahgunaan anggaran atau tumpang tindih program antarinstansi.

Respon Publik dan Harapan terhadap Pemerintah

Meski masih dalam tahap wacana, rencana penggunaan APBN untuk pesantren mendapat beragam tanggapan dari kalangan akademisi dan tokoh agama.

Sebagian mendukung ide tersebut karena pesantren telah terbukti menjadi pilar pendidikan dan sosial masyarakat Indonesia selama ratusan tahun.

Namun, ada pula yang menilai bahwa fokus pemerintah sebaiknya diarahkan pada peningkatan kualitas SDM pesantren, bukan hanya pembangunan fisik semata.

Referensi:
CNN Indonesia
Referensi tambahan: Antara News