Kejagung Dalami Kasus Petral Nilai Kerugian Negara Masih Dihitung

Kejaksaan Agung masih terus mendalami kasus dugaan korupsi dalam pengadaan minyak mentah di lingkungan Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Hingga saat ini, nilai pasti kerugian keuangan negara belum diumumkan karena masih dalam tahap perhitungan bersama lembaga terkait.

Menurut Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, proses penghitungan kerugian dilakukan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.

“Untuk besarnya kerugian keuangan negara, saat ini sedang kami lakukan perhitungan bersama dengan rekan BPKP,” kata Syarief kepada wartawan.

Ia menjelaskan bahwa kerugian tersebut berkaitan dengan tingginya biaya pengadaan bahan bakar minyak (BBM) yang harus ditanggung PT Pertamina. Harga yang dibayar dinilai lebih mahal dari seharusnya akibat proses pengadaan yang tidak berjalan secara kompetitif.

“Nanti akan disampaikan berapa kerugian keuangan negara atau yang di-CQ dalam hal ini adalah PT Pertamina. Kami belum berani memberikan perhitungan tapi sedang kami hitung,” jelasnya.

Dugaan Kebocoran Data dan Manipulasi Tender

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kasus ini bermula dari kebocoran informasi internal Petral. Data penting terkait kebutuhan minyak mentah dan gasoline diduga bocor dan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mempengaruhi proses tender.

Menurut Kejagung, informasi tersebut digunakan oleh pengusaha minyak Mohammad Riza Chalid melalui perantara untuk melakukan komunikasi dengan sejumlah pejabat di Petral dan Pertamina.

“Saudara MRC melalui saudara IRW melakukan komunikasi dengan pejabat pengadaan baik di Petral maupun di Pertamina,” ujar Syarief.

Komunikasi tersebut melibatkan beberapa pihak internal yang kemudian diduga melakukan pengondisian tender, termasuk membocorkan nilai Harga Perkiraan Sendiri atau HPS. Akibatnya, proses pengadaan menjadi tidak sehat dan harga yang ditetapkan menjadi lebih tinggi.

Selain itu, Kejagung juga menemukan adanya kebijakan internal yang bertentangan dengan hasil rapat direksi, yang diduga sengaja dibuat untuk memuluskan kerja sama dengan perusahaan tertentu.

Dari proses tersebut, kemudian terjalin kesepakatan atau MoU antara Petral dan perusahaan yang terafiliasi dengan Riza Chalid untuk memasok produk kilang minyak dalam periode 2012 hingga 2014.

Menurut penyidik, praktik tersebut menyebabkan rantai pasokan menjadi lebih panjang dan berdampak langsung pada kenaikan harga produk seperti Premium 88 dan Gasoline 92.

“Proses tender atau pengadaan minyak mentah dan produk kilang tersebut menyebabkan rantai pasokan yang lebih panjang dan harga yang lebih tinggi,” jelas Syarief.

Akibat kondisi tersebut, PT Pertamina disebut mengalami kerugian karena harus membayar harga BBM di atas nilai wajar.

Dalam perkembangan kasus ini, Kejagung telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari internal Pertamina serta pihak swasta yang diduga terlibat dalam pengaturan proses pengadaan.

Beberapa di antaranya adalah pejabat di bidang niaga dan trading, serta pihak perusahaan yang disebut sebagai penerima manfaat dari kerja sama tersebut.

Penyidikan masih terus berjalan, termasuk pendalaman terhadap aliran dana dan peran masing masing pihak dalam skema pengadaan yang diduga merugikan keuangan negara.

Referensi:
CNN Indonesia