Terbongkar Korupsi Ekspor Limbah Sawit, Negara Rugi hingga Rp 14 Triliun

Kejaksaan Agung atau Kejagung membongkar kasus dugaan korupsi ekspor palm oil mill effluent atau POME, limbah minyak kelapa sawit, yang terjadi pada 2022. Dalam perkara ini, negara ditaksir mengalami kerugian hingga Rp 14 triliun.

Berdasarkan keterangan resmi dari Kejagung, sebanyak 11 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka berasal dari unsur pejabat pemerintah dan pihak swasta.

Menurut Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, modus utama dalam perkara ini adalah rekayasa klasifikasi komoditas ekspor crude palm oil atau CPO. CPO dengan kadar asam tinggi diklaim sebagai POME dengan menggunakan HS code yang seharusnya diperuntukkan bagi residu atau limbah padat CPO.

“Rekayasa klasifikasi tersebut tujuannya adalah untuk menghindari pengendalian ekspor CPO sehingga komoditas yang hakikatnya merupakan CPO dapat diekspor seolah-olah bukan CPO dan terbebas atau diringankan dari kewajiban yang ditetapkan oleh negara,” kata Syarief dalam konferensi pers di Gedung Kejagung.

Ia menjelaskan bahwa penyusunan dan penggunaan peta hilirisasi industri kelapa sawit yang belum berbentuk peraturan resmi turut menjadi celah. Dokumen tersebut memuat komoditas dan spesifikasi teknis yang tidak dikenal dalam sistem klasifikasi internasional, namun tetap dijadikan acuan oleh aparat.

Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan praktik suap dari pihak swasta kepada penyelenggara negara guna meloloskan ekspor dengan klasifikasi yang tidak sesuai. Penggeledahan bahkan dilakukan di salah satu money changer untuk menelusuri aliran dana suap.

Kerugian Negara dan Penelusuran Aset

Menurut Syarief, kerugian keuangan negara akibat kasus ini masih dalam proses penghitungan oleh tim auditor. Namun berdasarkan perhitungan sementara, kerugian atau kehilangan penerimaan negara diperkirakan mencapai Rp 10 triliun hingga Rp 14 triliun.

“Kerugian keuangan negara dalam perkara ini masih dalam proses penghitungan oleh tim auditor. Namun berdasarkan perhitungan sementara, diperkirakan mencapai antara Rp 10 triliun hingga Rp 14 triliun. Itu baru kerugian keuangan negara dan belum merupakan potensi kerugian perekonomian negara yang sedang dihitung juga,” ujarnya.

Seluruh tersangka kini ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Syarief memastikan pihaknya akan segera melakukan pelacakan dan penyitaan aset para tersangka. “Hari ini baru ditetapkan tersangka. Mulai hari ini kami akan melacak aset, walaupun sebelumnya sudah ancang-ancang,” katanya.

Ia menambahkan, penyitaan aset akan dilakukan untuk memulihkan kerugian negara.

Dalam perkara ini, salah satu tersangka adalah Lila Harsyah Bakhtiar, pejabat di Kementerian Perindustrian. Berdasarkan keterangan juru bicara Kemenperin, Febri Hendri, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah menonaktifkan yang bersangkutan sejak menjalani pemeriksaan.

“Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita sudah menonaktifkan jabatan tersangka kasus dugaan penyimpangan ekspor CPO dan POME sejak yang bersangkutan menjalani pemeriksaan bulan lalu. SK pemberhentian ditandatangani tertanggal 8 Januari 2025,” kata Febri Hendri.

Ia menegaskan langkah tersebut diambil untuk memperlancar proses hukum dan memperkuat pengawasan internal di lingkungan kementerian.

Sebanyak 11 tersangka dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru.

Referensi:
Detik