Fakta Mengejutkan Anak Indonesia Terpapar Radikalisme Lewat Game Online Roblox

Fenomena radikalisme digital kembali menjadi perhatian serius setelah terungkap adanya puluhan anak Indonesia yang terpapar melalui game online. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sebanyak 112 anak terindikasi menjadi sasaran perekrutan jaringan radikal melalui platform gim populer Roblox.

Menurut Kepala BNPT Eddy Hartono, proses penyebaran paham radikal ini memanfaatkan fitur komunikasi dalam permainan. “Di dalam gim ada fitur chatnya jadi sambil bermain mereka sangat bisa berkomunikasi. Di sinilah yang bisa dijadikan sarana untuk digital grooming,” kata Eddy di Jakarta.

Ia menjelaskan, fitur chat yang seharusnya menjadi sarana interaksi justru dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk membangun kedekatan dengan anak-anak. Dari kasus yang ditemukan, bahkan satu anak disebut sudah berada pada tahap siap melakukan aksi penyerangan akibat pengaruh doktrin tersebut.

Berdasarkan data dari BNPT, seluruh anak yang terpapar berasal dari 27 provinsi di Indonesia. Saat ini, mereka tengah menjalani proses rehabilitasi dengan pendekatan yang melibatkan keluarga dan lingkungan sekitar agar tidak kembali terpapar paham radikal.

Upaya Pemerintah dan Platform Digital Perketat Pengawasan

Menanggapi temuan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital langsung mengambil langkah tegas. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, pihaknya telah meminta platform Roblox untuk memperketat fitur komunikasi, khususnya bagi pengguna anak.

“Kami meminta fitur komunikasi dengan orang tidak dikenal dibatasi, karena ini yang paling berisiko terhadap anak-anak,” jelas Meutya.

Sebagai tindak lanjut, Roblox kini menerapkan kebijakan baru berupa verifikasi usia bagi seluruh pengguna. Pengguna di bawah usia 16 tahun akan mendapatkan pembatasan akses komunikasi, bahkan fitur chat bisa dinonaktifkan jika verifikasi tidak dilakukan.

Langkah ini merupakan bagian dari implementasi aturan pemerintah terkait perlindungan anak di ruang digital. Meutya menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berlaku untuk satu platform saja, melainkan akan diterapkan secara menyeluruh.

“Aturan ini berlaku untuk semua platform digital dengan pendekatan berbasis risiko,” tambahnya.

Selain itu, pemerintah juga memberikan waktu kepada platform digital hingga Juni untuk melakukan evaluasi mandiri terkait tingkat risiko layanan mereka. Setelah itu, akan dilakukan penilaian dan pemberian label risiko oleh pemerintah.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, khususnya bagi anak-anak yang rentan menjadi target manipulasi dan eksploitasi.

Referensi:
CNN Indonesia