PELATIHAN KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN LAINNYA, PELATIHAN SKPD

BIMTEK TATA CARA PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA PERJALANAN DINAS SISTEM AT COST

BIMTEK TATA CARA PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA PERJALANAN DINAS SISTEM AT COST
12 Mar

BIMTEK TATA CARA PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA PERJALANAN DINAS SISTEM AT COST

Dalam rangka menjalankan kegiatan pemerintahan, seringkali diperlukan perjalanan dinas bagi para pegawai pemerintah. Perjalanan dinas ini memerlukan alokasi dana yang harus dianggarkan, ditatausahakan, dan dipertanggungjawabkan secara transparan. Artikel ini akan membahas tata cara penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana perjalanan dinas dengan sistem at cost.

  1. Pengertian Sistem At Cost:
    Sistem at cost adalah metode pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana perjalanan dinas yang didasarkan pada prinsip penggantian biaya secara tepat dan sesuai dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Dalam sistem ini, pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab untuk mengelola dan menggunakan dana perjalanan dinas sesuai dengan biaya yang sebenarnya.
  2. Penganggaran Dana Perjalanan Dinas:
    • Identifikasi Kebutuhan: Tahap pertama dalam penganggaran dana perjalanan dinas adalah mengidentifikasi kebutuhan perjalanan dinas yang diperlukan oleh pegawai. Hal ini meliputi tujuan perjalanan, lama perjalanan, transportasi, akomodasi, dan biaya-biaya lain yang terkait.
    • Estimasi Biaya: Setelah kebutuhan perjalanan dinas diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan estimasi biaya yang dibutuhkan. Estimasi ini harus mencakup biaya transportasi, akomodasi, makanan, transportasi lokal, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan dinas.
    • Penganggaran: Berdasarkan estimasi biaya yang telah dilakukan, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam anggaran untuk perjalanan dinas. Dana tersebut harus mencukupi untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas yang direncanakan.
  3. Penatausahaan Dana Perjalanan Dinas:
    • Permintaan Dana: Pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas harus mengajukan permintaan dana perjalanan dinas kepada pihak yang bertanggung jawab. Permintaan ini harus memuat informasi tentang tujuan perjalanan, lama perjalanan, estimasi biaya, dan keperluan lain yang terkait.
    • Pencairan Dana: Setelah permintaan dana disetujui, dana perjalanan dinas dapat dicairkan oleh bendahara pengeluaran. Dana tersebut akan digunakan oleh pegawai yang melakukan perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan yang telah diestimasi.
    • Pencatatan Transaksi: Setiap transaksi yang berkaitan dengan penggunaan dana perjalanan dinas harus dicatat dengan jelas. Pencatatan ini meliputi rincian pengeluaran, tanggal transaksi, bukti-bukti pembayaran, dan informasi terkait lainnya.
  4. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Perjalanan Dinas:
    • Laporan Pertanggungjawaban: Setelah selesai melakukan perjalanan dinas, pegawai yang bersangkutan harus menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana perjalanan dinas. Laporan ini harus mencantumkan rincian biaya yang telah dikeluarkan, termasuk bukti-bukti pembayaran yang relevan.
    • Verifikasi dan Validasi: Laporan pertanggungjawaban akan diverifikasi dan divalidasi oleh pihak yang berwenang, seperti bendahara pengeluaran atau atasan pegawai yang melakukan perjalanan dinas. Verifikasi ini melibatkan pengecekan kebenaran rincian biaya yang dilaporkan dan pencocokan dengan bukti-bukti pembayaran yang ada.
    • Pengembalian Dana Sisa: Jika terdapat sisa dana yang tidak terpakai, pegawai yang melakukan perjalanan dinas harus mengembalikan sisa dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tata cara penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana perjalanan dinas dengan sistem at cost merupakan langkah-langkah yang penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan menerapkan prosedur yang jelas dan ketat dalam penggunaan dana perjalanan dinas, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pengeluaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari Trans Edukasi Nasional (TREN), Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan  narasumber yang berkompoten dibidangnya, Mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan Tema :

BIMTEK TATA CARA PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA PERJALANAN DINAS SISTEM AT COST

Untuk Informasi Pelatihan Dan Pendaftaran Hubungi Kontak Trans Edukasi Nasional (TREN)




Tag:
, , , , , , , , , , , , ,
Lebih Baru Bimtek Strategi Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual
Kembali ke daftar
Lebih Tua Bimtek Mekanisme Penatausahaan Penerimaan Dan Pengeluaran Keuangan Daerah

Posting Terkait

Bimtek Administrasi Pemerintah Daerah Terkait LAKIP, RENSTRA, Manajemen Aset, Dan Pengelolaan Keuangan Bendahara Pengeluaran SKPD Serta Penerapan Berbasis Akrual Dalam Laporan Pertanggungjawaban Pemda
21 Mar
PELATIHAN KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN LAINNYA, PELATIHAN SKPD

Bimtek Administrasi Pemerintah Daerah Terkait LAKIP, RENSTRA, Manajemen Aset, Dan Pengelolaan Keuangan Bendahara Pengeluaran SKPD Serta Penerapan Berbasis Akrual Dalam Laporan Pertanggungjawaban PEMDA

Bimtek Administrasi Pemerintah Daerah Terkait LAKIP, RENSTRA, Manajemen Aset, Dan Pengelolaan Keuangan Bendahara Pengeluaran SKPD Serta Penerapan Berbasis Akrual D...

Lanjutkan membaca

Bimtek Transformasi Proses Mekanisme Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Berbasis KAS Menjadi Berbasis Akrual
19 Mar
PELATIHAN KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN LAINNYA, PELATIHAN SKPD

Bimtek Transformasi Proses Mekanisme Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Berbasis KAS Menjadi Berbasis Akrual

Bimtek Transformasi Proses Mekanisme Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Berbasis KAS Menjadi Berbasis Akrual Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, banyak pemerintah daerah yang berali...

Lanjutkan membaca

Bimtek Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Berdasarkan Peraturan Bpk-Ri Nomor 01 Tahun 2017
19 Mar
PELATIHAN LAINNYA, PELATIHAN KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN SKPD

Bimtek Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Berdasarkan Peraturan BPK-RI Nomor 01 Tahun 2017

Bimtek Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Berdasarkan Peraturan BPK-RI Nomor 01 Tahun 2017 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK melaksanakan tugas pemeriksaan...

Lanjutkan membaca

BIMTEK SAKIP DAN LAKIP
19 Mar
PELATIHAN KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN LAINNYA, PELATIHAN SKPD

Bimtek Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dan LAKIP

Bimtek Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dan LAKIP SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan k...

Lanjutkan membaca

Bimtek Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
16 Mar
PELATIHAN LAINNYA, PELATIHAN APLIKASI, PELATIHAN KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN SKPD

Bimtek Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Bimtek Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) SIPKD Merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Aplikasi SIPKD diolah oleh Subdit Informasi Pengelolaan Keuangan Da...

Lanjutkan membaca

Bimtek Tata Cara Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
16 Mar
PELATIHAN KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN LAINNYA, PELATIHAN SKPD

Bimtek Tata Cara Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Bimtek Tata Cara Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Wujud Reformasi Keuangan Daerah Tata Cara Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintahan merupakan langkah yang penting dalam reformasi keuangan daerah. Dengan me...

Lanjutkan membaca

Bimtek Penyusunan RPJPD RPJMD Renstra SKPD
14 Mar
PELATIHAN KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN LAINNYA, PELATIHAN SKPD

Bimtek Penyusunan RPJPD RPJMD Renstra SKPD

Bimtek Penyusunan RPJPD RPJMD Renstra SKPD Dalam memenuhi amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selanjutnya untuk melaksanakan Pera...

Lanjutkan membaca

Bimtek Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran SKPD
14 Mar
PELATIHAN KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN LAINNYA, PELATIHAN SKPD

Bimtek Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran SKPD

Bimtek Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran SKPD Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah mempunyai kewajiban perpajakan yang agak berbeda dengan wajib pajak badan dan orang pribadi. Hal ini terjadi karena Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah hanya mempunyai kewajiban Pemotongan dan Pem...

Lanjutkan membaca

Bimtek Sosialisasi Penatausahaan Keuangan Daerah Dengan Aplikasi SIMDA Keuangan
12 Mar
PELATIHAN KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN APLIKASI, PELATIHAN LAINNYA, PELATIHAN SKPD

Bimtek Sosialisasi Penatausahaan Keuangan Daerah Dengan Aplikasi SIMDA Keuangan

Bimtek Sosialisasi Penatausahaan Keuangan Daerah Dengan Aplikasi SIMDA Keuangan Inovasi baru di dalam suatu pemerintahan merupakan hal yang cukup penting, walaupun banyak yang belum bisa memahami hal itu. Namun dengan adanya beragam inovasi di pemerintah, maka cara kerja dan ...

Lanjutkan membaca