PELATIHAN KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN LAINNYA, PELATIHAN SKPD

BIMTEK PENYUSUNAN KUA PPAS DAN RKA SKPD

BIMTEK PENYUSUNAN KUA PPAS DAN RKA SKPD
19 Mar

BIMTEK PENYUSUNAN KUA PPAS DAN RKA SKPD

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), atau yang biasa disingkat KUA-PPAS adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekertaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. KUA-PPAS disusun berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang nantinya dilaporkan paling lambat minggu pertama bulan Juni.

Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS, kepala daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun disampaikan oleh sekretaris daerah selaku ketua TAPD kepada kepala daerah, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni. Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkret dalam mencapai target.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari Trans Edukasi Nasional (TREN), Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan  narasumber yang berkompoten dibidangnya, Mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan Tema :

BIMTEK PENYUSUNAN KUA PPAS DAN RKA SKPD

Untuk Informasi Pelatihan Dan Pendaftaran Hubungi Kontak Trans Edukasi Nasional (TREN)




Tag:
, , , , , , , , , , , ,
Lebih Baru Bimtek Administrasi Pemerintah Daerah Terkait LAKIP, RENSTRA, Manajemen Aset, Dan Pengelolaan Keuangan Bendahara Pengeluaran SKPD Serta Penerapan Berbasis Akrual Dalam Laporan Pertanggungjawaban PEMDA
Kembali ke daftar
Lebih Tua Bimtek Transformasi Proses Mekanisme Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Berbasis KAS Menjadi Berbasis Akrual

Posting Terkait

Bimtek Tata Cara Pengelolaan Keuangan Bagi Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran, Serta Strategi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dan Penyampaiannya
27 Mei
PELATIHAN KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN LAINNYA, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Tata Cara Pengelolaan Keuangan Bagi Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran, Serta Strategi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dan Penyampaiannya

Bimtek Tata Cara Pengelolaan Keuangan Bagi Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran, Serta Strategi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dan Penyampaiannya Pejabat penatausahaan keuangan ...

Lanjutkan membaca

Bimtek Administrasi Pemerintah Daerah Terkait LAKIP, RENSTRA, Manajemen Aset, Dan Pengelolaan Keuangan Bendahara Pengeluaran SKPD Serta Penerapan Berbasis Akrual Dalam Laporan Pertanggungjawaban Pemda
21 Mar
PELATIHAN KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN LAINNYA, PELATIHAN SKPD

Bimtek Administrasi Pemerintah Daerah Terkait LAKIP, RENSTRA, Manajemen Aset, Dan Pengelolaan Keuangan Bendahara Pengeluaran SKPD Serta Penerapan Berbasis Akrual Dalam Laporan Pertanggungjawaban PEMDA

Bimtek Administrasi Pemerintah Daerah Terkait LAKIP, RENSTRA, Manajemen Aset, Dan Pengelolaan Keuangan Bendahara Pengeluaran SKPD Serta Penerapan Berbasis Akrual D...

Lanjutkan membaca

Bimtek Transformasi Proses Mekanisme Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Berbasis KAS Menjadi Berbasis Akrual
19 Mar
PELATIHAN KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN LAINNYA, PELATIHAN SKPD

Bimtek Transformasi Proses Mekanisme Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Berbasis KAS Menjadi Berbasis Akrual

Bimtek Transformasi Proses Mekanisme Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Berbasis KAS Menjadi Berbasis Akrual Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, banyak pemerintah daerah yang berali...

Lanjutkan membaca

Bimtek Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Berdasarkan Peraturan Bpk-Ri Nomor 01 Tahun 2017
19 Mar
PELATIHAN LAINNYA, PELATIHAN KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN SKPD

Bimtek Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Berdasarkan Peraturan BPK-RI Nomor 01 Tahun 2017

Bimtek Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Berdasarkan Peraturan BPK-RI Nomor 01 Tahun 2017 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK melaksanakan tugas pemeriksaan...

Lanjutkan membaca

BIMTEK SAKIP DAN LAKIP
19 Mar
PELATIHAN KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN LAINNYA, PELATIHAN SKPD

Bimtek Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dan LAKIP

Bimtek Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dan LAKIP SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan k...

Lanjutkan membaca

Bimtek Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
16 Mar
PELATIHAN LAINNYA, PELATIHAN APLIKASI, PELATIHAN KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN SKPD

Bimtek Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Bimtek Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) SIPKD Merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Aplikasi SIPKD diolah oleh Subdit Informasi Pengelolaan Keuangan Da...

Lanjutkan membaca

Bimtek Tata Cara Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
16 Mar
PELATIHAN KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN LAINNYA, PELATIHAN SKPD

Bimtek Tata Cara Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Bimtek Tata Cara Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Wujud Reformasi Keuangan Daerah Tata Cara Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintahan merupakan langkah yang penting dalam reformasi keuangan daerah. Dengan me...

Lanjutkan membaca

Bimtek Penyusunan RPJPD RPJMD Renstra SKPD
14 Mar
PELATIHAN KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN LAINNYA, PELATIHAN SKPD

Bimtek Penyusunan RPJPD RPJMD Renstra SKPD

Bimtek Penyusunan RPJPD RPJMD Renstra SKPD Dalam memenuhi amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selanjutnya untuk melaksanakan Pera...

Lanjutkan membaca