AS dan Iran Resmi Tandatangani Perjanjian Damai untuk Akhiri Konflik

Upaya mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap penting setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran resmi menandatangani dokumen kesepakatan damai. Langkah ini menjadi fondasi awal bagi implementasi perjanjian yang diharapkan dapat mengakhiri ketegangan berkepanjangan antara kedua negara.

Penandatanganan dokumen dilakukan pada Rabu (17/6/2026) waktu setempat. Menurut informasi yang disampaikan oleh pemerintah kedua negara, memorandum kesepahaman tersebut telah ditandatangani secara resmi oleh masing-masing kepala negara.

Donald Trump menandatangani dokumen tersebut saat berada di Prancis usai menghadiri rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G7. Penandatanganan dilakukan setelah agenda makan malam bersama Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di Istana Versailles.

Saat meninggalkan lokasi acara, Trump mengonfirmasi bahwa proses penandatanganan telah selesai dilakukan.

“Baru saja menandatanganinya,” kata Donald Trump.

Di sisi lain, pemerintah Iran juga memberikan konfirmasi terkait penandatanganan dokumen tersebut. Menurut Esmaeil Baqaei, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, teks Memorandum of Understanding Islamabad telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua presiden.

“Teks Memorandum of Understanding Islamabad telah diselesaikan dengan tanda tangan para presiden. Sekarang saatnya untuk menguji implementasi perjanjian tersebut,” kata Esmaeil Baqaei, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran.

Fokus Berikutnya Implementasi Perjanjian dan Pembukaan Selat Hormuz

Menurut Esmaeil Baqaei, proses penandatanganan dilakukan secara elektronik dan jarak jauh oleh kedua kepala negara. Pemerintah Iran menilai bahwa substansi kesepakatan lebih penting dibandingkan seremoni resmi penandatanganan.

Sebelumnya, pemerintah Swiss menyebut upacara resmi penandatanganan dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 19 Juni 2026, di kawasan Danau Lucerne. Acara tersebut disebut akan dihadiri Ketua Parlemen Iran Bagher Ghalibaf dan Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance.

Baqaei juga menegaskan bahwa adanya tanda tangan dari pemimpin tertinggi kedua negara akan memberikan konsekuensi politik yang lebih besar jika salah satu pihak melanggar isi kesepakatan.

“Ketika teks ditandatangani oleh pejabat tertinggi kedua negara, melanggarnya tentu akan menimbulkan biaya yang lebih besar, dan mengingat pengalaman kami, kami lebih memilih hal ini terjadi,” ujar Baqaei.

Berdasarkan dokumen yang telah dipublikasikan oleh kedua pihak, tahap berikutnya adalah masa negosiasi lanjutan selama dua bulan. Periode tersebut akan digunakan untuk membahas implementasi berbagai poin yang telah disepakati dalam memorandum.

Salah satu langkah awal yang disebut dalam perjanjian adalah pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan energi dunia. Pembukaan kembali jalur tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan minyak global dan memperkuat kepercayaan internasional terhadap proses perdamaian yang sedang berlangsung.

Penandatanganan memorandum ini menjadi perkembangan penting dalam hubungan diplomatik Amerika Serikat dan Iran. Setelah bertahun-tahun diwarnai ketegangan politik, ekonomi, dan militer, kedua negara kini memasuki fase baru yang akan diuji melalui implementasi berbagai poin kesepakatan dalam beberapa bulan ke depan.

Referensi:
detikNews