Ancaman Serius AI di Jepang Picu Lonjakan Pekerja Bergaji Rendah

Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI dinilai berpotensi mengguncang pasar tenaga kerja Jepang. Risiko terbesar yang disorot adalah meningkatnya jumlah masyarakat dengan penghasilan rendah hingga menengah akibat perubahan struktur pekerjaan.

Menurut Takahiro Anno, pemimpin partai oposisi baru Team Mirai, peluang perubahan besar itu cukup tinggi. “Ada peluang yang cukup tinggi bahwa AI akan secara signifikan mengubah pasar tenaga kerja, dan proporsi pekerja dengan penghasilan rendah dan menengah akan meningkat,” kata Anno dalam wawancara dengan Bloomberg.

Anno menegaskan pentingnya kesiapan pemerintah menghadapi situasi tersebut. Ia menyebut opsi seperti kredit pajak yang dapat dikembalikan atau bahkan skema pendapatan dasar sebagai solusi kebijakan yang layak dipertimbangkan.

Risiko Pasar Kerja dan Usulan Kebijakan Perlindungan

Team Mirai didirikan pada Mei tahun lalu menjelang pemilihan majelis tinggi pada Juli. Dalam manifesto partainya, mereka mengusulkan investasi besar pada AI dan robotika serta pemotongan premi asuransi sosial. Partai ini mencatat terobosan dalam pemilihan majelis rendah bulan lalu dengan meraih 11 kursi, setelah sebelumnya tidak memiliki kursi sama sekali.

Anno yang memiliki latar belakang sebagai insinyur dan eksekutif startup teknologi menilai ketidakberdayaan terhadap AI justru menjadi skenario terburuk bagi Jepang. “Jika tak ada adopsi AI, pertumbuhan ekonomi Jepang akan tertinggal dari negara lain dan defisit perdagangan kemungkinan akan melebar,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pengemudian otonom dapat menjadi salah satu fokus awal pengembangan.

Kekhawatiran terkait AI juga mencuat secara global. Berdasarkan laporan Citrini Research yang berbasis di New York, terdapat potensi spiral penggantian tenaga kerja manusia oleh AI, di mana perusahaan mempercepat investasi teknologi sambil mengurangi jumlah karyawan. Laporan tersebut memicu gejolak di pasar modal, termasuk aksi jual saham di sektor pengiriman, pembayaran, dan perangkat lunak yang dinilai rentan terhadap otomatisasi.

Untuk mencegah munculnya masyarakat pasca kerja atau kesenjangan pendapatan yang makin tajam, Anno menyarankan pemerintah mempertimbangkan kebijakan kredit pajak yang dapat dikembalikan atau pendapatan dasar. Menurutnya, langkah tersebut lebih tepat sasaran dibanding pemotongan pajak konsumsi yang justru lebih menguntungkan kelompok berpenghasilan tinggi.

Perdana Menteri Sanae Takaichi sendiri berencana memperkenalkan kredit pajak yang dapat dikembalikan serta menangguhkan sementara pajak penjualan 8 persen atas makanan selama dua tahun. Pemerintah telah membentuk panel lintas partai untuk membahas kebijakan tersebut dan mengundang Team Mirai untuk berpartisipasi.

Meski berstatus minoritas dalam panel, Anno menegaskan pihaknya tetap akan aktif menyuarakan pandangan. “Jika diberi kesempatan untuk berbicara, kami akan dengan tegas menyampaikan pandangan kami dan terlibat dalam debat konstruktif,” kata Anno usai menghadiri pertemuan pertama panel sebagai satu satunya perwakilan oposisi.

Terkait strategi investasi nasional, Perdana Menteri Takaichi sebelumnya mengidentifikasi 17 sektor prioritas, mulai dari manga hingga ruang angkasa. Namun, menurut Anno, AI seharusnya mendapat porsi alokasi sumber daya yang jauh lebih besar dibanding sektor lain.

“Bahkan di antara 17 bidang strategis, pentingnya AI jauh melebihi yang lain. Alokasi sumber daya harus mencerminkan hal itu,” tegasnya.

Referensi:
Bloomberg Technoz