Beras Premium Langka di Pasaran, Mengapa Stok Nasional Justru Melimpah?

Fenomena beras premium yang sulit ditemukan di sejumlah pasar dan ritel modern menimbulkan pertanyaan. Di satu sisi, pemerintah menyatakan stok beras nasional berada dalam kondisi aman dan Indonesia bahkan mulai membuka pasar ekspor. Di sisi lain, konsumen di beberapa daerah justru menghadapi kesulitan mendapatkan beras premium kemasan 5 kilogram.

Kondisi tersebut terjadi ketika Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman dengan Malaysia untuk ekspor perdana 1.000 ton beras premium. Kerja sama itu juga membuka peluang ekspor hingga 200 ribu ton dengan nilai perdagangan sekitar Rp3,4 triliun.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari menyebut ekspor tersebut menjadi perkembangan positif bagi sektor pangan nasional. Menurut Qodari, peningkatan produksi dalam negeri membuat Indonesia memiliki ruang untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional secara terukur.

“Ekspor beras ke Malaysia yang bersamaan dengan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi optimisme baru bahwa Indonesia semakin berdaulat dalam pangan,” kata Qodari.

Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, stok beras Indonesia mencapai sekitar 5,2 juta ton. Dengan jumlah tersebut, cadangan beras nasional disebut aman hingga Mei 2027.

Proyeksi Food and Agriculture Organization atau FAO juga menunjukkan produksi beras Indonesia pada 2026-2027 diperkirakan mencapai sekitar 38,6 juta ton. Angka tersebut meningkat sekitar 4,6 juta ton dibandingkan produksi 34 juta ton pada 2024-2025.

Namun, kondisi stok nasional tersebut tidak serta-merta membuat seluruh jenis beras tersedia dengan mudah di tingkat konsumen.

Harga Beras Premium Naik Saat Barang Sulit Ditemukan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harga beras memang mengalami kenaikan pada Agustus 2026. Rata-rata harga beras premium di tingkat penggilingan mencapai Rp15.062 per kilogram, naik 1,22 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara harga beras medium berada di Rp13.897 per kilogram dan meningkat 1,48 persen secara bulanan.

Dalam kondisi tersebut, beras premium kemasan 5 kilogram dilaporkan sulit ditemukan di sejumlah pasar dan ritel modern, termasuk di Palembang dan Malang.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, menilai persoalan tersebut tidak cukup dilihat dari jumlah stok beras secara nasional. Menurutnya, terdapat persoalan struktural mulai dari harga gabah hingga biaya produksi yang memengaruhi ketersediaan beras premium di pasar.

Harga gabah di tingkat petani disebut terus berada di atas Harga Pembelian Pemerintah. Ketika harga bahan baku meningkat, biaya produksi beras ikut terdorong naik.

Situasi tersebut semakin kompleks karena persaingan mendapatkan gabah juga meningkat. Perum Bulog mengejar target pengadaan hingga 4 juta ton setara beras, sementara produksi mulai melandai ketika memasuki musim gadu atau periode kemarau.

“Ketika harga bahan baku naik, harga beras juga akan ikut naik. Produksi mulai melandai sejak Juni karena memasuki musim gadu (kemarau), sementara persaingan membeli gabah tetap ketat sehingga harga terdorong naik terus menerus tanpa jeda,” ujar Khudori.

Menurut Khudori, kondisi ini membuat penggilingan padi menghadapi pilihan sulit. Menjual beras di atas Harga Eceran Tertinggi atau HET dapat menimbulkan risiko penindakan, sedangkan menjual mengikuti HET dapat membuat produsen mengalami kerugian.

Akibatnya, sebagian penggilingan dan produsen memilih mengurangi produksi atau mengalihkan sebagian produksinya ke beras curah dan beras fortifikasi.

Pengamat Pertanian dari CORE Indonesia, Eliza Mardian, melihat persoalan tersebut sebagai dislokasi pasar. Menurut Eliza, stok beras yang dikuasai pemerintah tidak otomatis sama dengan stok beras premium bermerek yang tersedia di rak supermarket.

“Stok pemerintah tidak otomatis sama dengan stok beras premium bermerek di rak supermarket,” kata Eliza.

Menurutnya, beras premium harus melewati sejumlah tahapan sebelum sampai ke konsumen, mulai dari penggilingan, pemilahan kualitas, pengemasan hingga distribusi. Jika harga jual ditekan sementara biaya produksi dan distribusi meningkat, pelaku usaha dapat mengalami kesulitan mempertahankan pasokan.

Kondisi tersebut menjelaskan mengapa stok beras nasional yang besar tidak selalu berarti semua jenis beras tersedia merata di pasar.

Pemerintah sebelumnya juga menyatakan bahwa ekspor dilakukan setelah memastikan kebutuhan dalam negeri aman. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan ekspor beras premium ke Malaysia merupakan bagian dari pengembangan pasar komersial ketika stok domestik mencukupi.

Di sisi lain, sejumlah pengamat meminta persoalan distribusi dan struktur biaya diperhatikan secara bersamaan. Ketersediaan stok di gudang pemerintah perlu berjalan seiring dengan pasokan beras premium yang masuk ke pasar konsumen.

Eliza menilai pemerintah dan pelaku usaha perlu menyelaraskan struktur biaya secara transparan, mulai dari harga gabah, biaya penggilingan, logistik hingga margin ritel. Dengan begitu, kebijakan harga tidak hanya menjaga keterjangkauan bagi konsumen, tetapi juga memastikan produsen tetap memiliki alasan ekonomi untuk terus memasok beras premium ke pasar.

ANTARA juga melaporkan bahwa pemerintah menargetkan perluasan ekspor beras ke sejumlah negara lain, termasuk Timor Leste, Filipina dan Papua Nugini. Untuk Malaysia, volume ekspor yang awalnya 1.000 ton berpotensi meningkat hingga 200 ribu ton.

Pada saat yang sama, pemerintah tetap menyatakan ketahanan pangan nasional menjadi prioritas, sehingga ekspor dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kekuatan produksi serta cadangan beras dalam negeri.

Referensi:
CNN Indonesia