Penunggak Pajak Kendaraan di NTT Dilarang Beli Pertalite, Kendaraan Dipasangi Stiker Khusus

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai menerapkan kebijakan baru yang membatasi pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi kendaraan yang menunggak pajak. Kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada Rabu, 1 Juli 2026, sebagai upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Aturan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Gubernur NTT, Melki Laka Lena.

Berdasarkan kebijakan tersebut, kendaraan yang belum melunasi pajak akan diberi stiker berwarna merah, sedangkan kendaraan yang telah memenuhi kewajibannya akan dipasangi stiker berwarna biru. Stiker tersebut menjadi penanda bagi petugas SPBU saat melayani pembelian Pertalite.

Dalam beberapa hari terakhir, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTT bersama petugas terkait melakukan pemeriksaan kendaraan untuk memastikan status pembayaran pajak sebelum pemasangan stiker dilakukan.

Akademisi Soroti Dampak Sosial dan Efektivitas Kebijakan

Meski bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak daerah, kebijakan ini mendapat perhatian dari kalangan akademisi. Menurut Dr. Rolland E. Fanggidae, akademisi dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, tujuan pemerintah patut diapresiasi, namun instrumen yang digunakan perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas.

“Tujuannya tentu baik, yaitu meningkatkan kepatuhan pajak dan memperkuat fiskal daerah. Tetapi instrumen yang dipakai perlu dikaji ulang,” kata Rolland.

Menurut Rolland, pajak kendaraan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan subsidi BBM berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan pemerintah pusat berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan kepatuhan membayar pajak daerah.

Ia menilai penggunaan akses BBM bersubsidi sebagai instrumen penagihan pajak berpotensi menimbulkan persoalan dari sisi efektivitas maupun rasa keadilan.

Menurut Rolland, masyarakat berpenghasilan rendah yang sedang mengalami kesulitan ekonomi justru berisiko menjadi kelompok yang paling terdampak apabila akses terhadap Pertalite dibatasi.

“Orang yang menunggak pajak belum tentu tidak mau membayar. Bisa saja mereka memang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Jika akses terhadap BBM subsidi ditutup, maka kelompok yang paling membutuhkan justru yang paling terdampak,” ujarnya.

Selain itu, Rolland menilai manfaat fiskal dari kebijakan tersebut belum tentu sebanding dengan potensi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.

Mayoritas masyarakat di NTT masih mengandalkan sepeda motor sebagai sarana utama mencari nafkah, mulai dari pengemudi ojek, pedagang kecil, petani hingga nelayan. Jika mereka tidak lagi dapat membeli Pertalite dan harus menggunakan BBM nonsubsidi, biaya operasional diperkirakan akan meningkat sehingga berpotensi menekan pendapatan usaha kecil.

Rolland juga menyoroti aspek pengawasan di SPBU. Menurutnya, penempatan petugas secara terus-menerus di berbagai SPBU membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit, terutama mengingat kondisi geografis NTT yang terdiri dari banyak pulau.

Ia juga mengingatkan kemungkinan munculnya peralihan pembelian BBM ke pengecer atau Pertamini apabila akses di SPBU resmi dibatasi. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi efektivitas kebijakan sekaligus mengganggu implementasi program BBM Satu Harga yang selama ini dijalankan pemerintah.

Sebagai alternatif, Rolland mendorong pemerintah memperkuat layanan e-Samsat, memperluas layanan Samsat Keliling, memberikan relaksasi denda atau opsi pembayaran bertahap, serta mengoptimalkan penagihan melalui mekanisme administrasi kendaraan saat perpanjangan STNK.

Menurutnya, peningkatan kepatuhan pajak tetap penting, namun pendekatan yang digunakan sebaiknya lebih mengedepankan kemudahan pelayanan dibandingkan pembatasan akses terhadap subsidi yang ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Referensi:
CNN Indonesia