Pemprov DKI Buka Suara Soal Rencana Kenaikan Tarif TransJakarta

Rencana kenaikan tarif bus TransJakarta mulai menjadi perhatian publik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut kajian terkait penyesuaian tarif tersebut sebagai langkah yang wajar, mengingat biaya operasional yang terus meningkat dalam dua dekade terakhir.

Saat ini, tarif TransJakarta masih berada di angka Rp 3.500 per perjalanan. Tarif tersebut diketahui tidak mengalami perubahan sejak pertama kali ditetapkan pada tahun 2005.

Menurut Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim, evaluasi tarif merupakan hal yang lumrah dalam pengelolaan transportasi publik. “Kajian yang dilakukan PT TransJakarta adalah hal yang lumrah. Tarif Rp 3.500 memang sudah bertahan sejak 2005, sementara biaya operasional terus meningkat,” kata Chico Hakim.

Ia menjelaskan bahwa kenaikan biaya operasional dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari inflasi, harga energi, hingga biaya perawatan armada. Selain itu, modernisasi armada termasuk penggunaan bus listrik dan perluasan rute juga turut menambah beban biaya.

Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi terkait kenaikan tarif pada tahun 2026. Kebijakan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan DPRD melalui mekanisme APBD.

Menurut Chico, pemerintah akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan, termasuk daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. “Pemprov mengedepankan kehati-hatian dan memastikan layanan tetap berkualitas dengan subsidi yang efisien,” ujarnya.

Subsidi Besar dan Pendapatan Tiket Masih Rendah

Berdasarkan data yang disampaikan, subsidi untuk operasional TransJakarta dalam APBD 2026 mencapai sekitar Rp 3,7 triliun. Angka ini menunjukkan besarnya peran pemerintah dalam menjaga tarif tetap terjangkau bagi masyarakat.

Namun, pendapatan dari tiket hanya mampu menutup sekitar 14 persen dari total biaya operasional. Artinya, sebagian besar biaya masih ditanggung oleh subsidi pemerintah.

Menurut Chico Hakim, subsidi per penumpang diperkirakan mencapai Rp 9.000 hingga Rp 10.000 per perjalanan. Sementara itu, total biaya operasional sebenarnya untuk satu perjalanan berada di kisaran Rp 13.000.

Di sisi lain, kondisi ekonomi juga mengalami perubahan signifikan sejak tarif terakhir ditetapkan. Upah Minimum Provinsi atau UMP Jakarta, misalnya, telah meningkat hampir tujuh kali lipat, dari sekitar Rp 800 ribu pada 2005 menjadi Rp 5,73 juta pada 2026.

Selain itu, jumlah pengguna TransJakarta juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2025, jumlah penumpang bahkan mencapai rekor 413 juta orang. Hal ini menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap layanan transportasi publik tersebut.

Direktur Utama TransJakarta, Welfizon Yuza, sebelumnya juga mengungkap bahwa pihaknya telah melakukan kajian terkait kemungkinan penyesuaian tarif. Menurutnya, tarif yang tidak berubah selama lebih dari dua dekade menjadi salah satu pertimbangan utama.

“Terkait kenaikan tarif, ini menjadi domain eksekutif dan legislatif, namun kami sudah melakukan kajian. Tarif masih Rp 3.500 sejak 2005,” kata Welfizon Yuza dalam rapat bersama DPRD Jakarta.

TransJakarta sendiri tidak hanya berfungsi sebagai layanan transportasi, tetapi juga bagian dari public service obligation untuk mengurangi kemacetan dan polusi di Jakarta. Oleh karena itu, setiap kebijakan terkait tarif akan mempertimbangkan keseimbangan antara keberlanjutan layanan dan kepentingan masyarakat.

Referensi:
Detik