Militer AS Resmi Blokade Pelabuhan Iran Ketegangan di Selat Hormuz Meningkat

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat setelah militer AS resmi memulai operasi blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Langkah ini disebut sebagai upaya untuk mengamankan jalur strategis di Selat Hormuz yang menjadi salah satu rute energi paling penting di dunia.

Berdasarkan keterangan US Central Command atau CENTCOM, operasi tersebut dimulai pada Senin (13/04) pukul 10.00 waktu setempat. Blokade dilakukan atas perintah Presiden AS, Donald Trump.

Menurut pernyataan resmi, operasi ini bertujuan mencegah kapal masuk dan keluar dari pelabuhan Iran di kawasan Teluk Persia dan Laut Oman. Kapal yang melanggar akan dicegat, dialihkan, bahkan ditahan.

Meski begitu, kapal yang membawa makanan dan obat-obatan tetap diizinkan melintas dengan syarat menjalani pemeriksaan ketat.

Di sisi militer, AS juga memperkuat kehadiran di kawasan dengan mengerahkan kapal induk USS Abraham Lincoln serta dua kapal perusak bersenjata rudal kendali di sekitar Teluk Oman.

Respons Iran dan Dampak Global

Pemerintah Iran langsung merespons keras langkah tersebut. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa negaranya sebenarnya hampir mencapai kesepakatan damai dengan AS sebelum situasi berubah.

Menurut Araghchi, Iran justru menghadapi tekanan berupa tuntutan baru dan ancaman blokade dari pihak AS. Sementara itu, Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menyindir kebijakan tersebut dengan menyinggung dampaknya terhadap harga energi global.

“Nikmati angka harga di pom bensin saat ini. Dengan apa yang disebut blokade itu, tak lama lagi kalian akan bernostalgia dengan harga bensin 45 dolar AS (sekitar Rp729.000),” ujarnya.

Iran juga menegaskan tidak akan tinggal diam. Pihak angkatan laut Iran memperingatkan bahwa setiap kapal militer yang mendekati wilayah sensitif akan ditindak secara tegas.

Di sisi lain, Presiden Trump sebelumnya menegaskan bahwa blokade ini akan diberlakukan secara menyeluruh. Ia juga menginstruksikan angkatan laut untuk mencegat kapal yang diduga membayar pungutan kepada Iran.

“Tidak seorang pun yang membayar pungutan ilegal akan memiliki jalur aman di laut lepas,” kata Trump.

Menurut sejumlah pakar hukum internasional, langkah blokade ini berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum maritim. Selain itu, kebijakan tersebut juga dinilai bisa memperburuk situasi geopolitik dan ekonomi global.

Pakar pelayaran Lars Jensen menyebut dampak langsung blokade kemungkinan terbatas dalam jangka pendek. Hal ini karena jumlah kapal yang melintasi jalur tersebut saat ini relatif sedikit.

Namun, risiko jangka panjang tetap besar, terutama terhadap stabilitas harga energi dan keamanan perdagangan internasional.

Selain itu, sejumlah negara sekutu disebut akan terlibat dalam operasi ini, meski tidak semua negara memberikan dukungan penuh. Pemerintah Inggris, misalnya, menegaskan tetap mendukung kebebasan navigasi, tetapi tidak secara langsung terlibat dalam blokade.

Ketegangan ini terjadi di tengah proses negosiasi yang belum mencapai titik temu. Situasi di kawasan pun masih sangat dinamis dan berpotensi berkembang lebih luas dalam waktu dekat.

Referensi:
Detik