Viral Roti O Hanya Terima Non Tunai, Bank Indonesia Buka Suara

Sebuah video yang memperlihatkan pelanggan toko roti tidak dapat membayar dengan uang tunai mendadak viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang nenek terlihat tidak bisa bertransaksi karena gerai hanya menerima pembayaran non tunai seperti QRIS. Kejadian ini memicu perdebatan publik mengenai legalitas penolakan uang tunai di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Bank Indonesia (BI) memberikan penjelasan resmi terkait aturan penggunaan rupiah dalam transaksi. Menurut Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny, ketentuan mengenai penerimaan uang rupiah telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) undang-undang tersebut, setiap pihak dilarang menolak rupiah yang diserahkan sebagai alat pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali terdapat keraguan terhadap keaslian uang tersebut.

“Penggunaan rupiah untuk alat transaksi sistem pembayaran dapat menggunakan instrumen pembayaran tunai atau nontunai sesuai kenyamanan dan kesepakatan pihak-pihak yang bertransaksi,” kata Ramdan Denny, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia.

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa rupiah tetap menjadi alat pembayaran yang sah, baik digunakan dalam bentuk uang tunai maupun melalui instrumen non tunai. BI memang terus mendorong transformasi sistem pembayaran digital karena dinilai lebih cepat, efisien, aman, serta dapat meminimalkan risiko peredaran uang palsu.

Namun demikian, menurut BI, uang tunai masih memegang peran penting dalam sistem pembayaran nasional. Faktor keragaman demografi, kondisi geografis, serta keterbatasan akses teknologi membuat uang tunai tetap dibutuhkan dan digunakan secara luas di berbagai wilayah Indonesia.

“Keragaman demografi dan tantangan geografis serta teknologi Indonesia membuat uang tunai masih sangat diperlukan dan dipergunakan dalam transaksi di berbagai wilayah,” ujar Denny.