Nafa Urbach Jelaskan Alasan Dukung Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta Bagi Anggota Luar Kota

Nafa Urbach, yang kini juga menjabat sebagai anggota DPR dari Fraksi NasDem Komisi IX, belakangan jadi sorotan setelah menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan bagi anggota Dewan. Isu ini mencuat karena menyentuh sisi keuangan dan akses bagi wakil rakyat—banyak dari mereka memang berasal dari luar Jakarta.

Dalam siaran langsung di media sosial yang kemudian viral, Nafa menjelaskan bahwa tunjangan tersebut bukanlah bentuk kenaikan gaji. Melainkan kompensasi atas hilangnya fasilitas rumah jabatan bagi anggota DPR. Jadi selama ini mereka harus menyewa kontrakan di sekitar Senayan untuk memudahkan mobilitas menuju kompleks parlemen.

Dia kemudian memberi contoh pribadi: “Saya saja yang tinggalnya di Bintaro, itu macetnya luar biasa. Ini udah setengah jam perjalanan aja macet.” Kalimatnya bikin netizen ramai menanggapi karena muncul kesan bahwa elit juga merasakan kesusahan serupa—padahal mereka punya tunjangan tambahan.

Menurut Nafa, kebutuhan ini nyata karena memang tidak semua anggota DPR memiliki hunian di Jakarta. Makanya, tunjangan rumah ini diberikan sebagai solusi agar mereka bisa kontrak tempat tinggal yang dekat dengan kantornya.

Respons netizen? Bukan cuma masuk akal, tapi juga pedas. Banyak yang menilai pernyataannya kurang sensitif terhadap kondisi rakyat biasa yang—tanpa tambahan tunjangan—juga harus menghadapi sewa tempat tinggal, kemacetan, biaya hidup, bahkan gaji yang pas-pasan. Berikut beberapa komentar pedas yang sempat viral:

• “Nafa Urbach kok ignorant banget sih… kita sampai jam 4 pagi berangkat biar gak keterlambatan… gaji UMR juga nanggung sewa sendiri.”

• “Anggota DPR dapat bonus biaya sewa, rakyat cuma dapat pahala keringatan.”

• “Coba naik KRL saat jam padat, baru tau susahnya rakyat jelata.”

Sorotan publik makin tajam karena setelah pernyataannya viral, Nafa akhirnya menutup kolom komentar di Instagram pribadinya. Banyak yang menganggap itu sebagai sikap anti-kritik—padahal di media sosial, respon publik adalah bagian dari dinamika demokrasi.