Penggelapan Dana Rp30 Miliar, Maybank Indonesia Beri Penjelasan

Kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang dengan nilai mencapai Rp30 miliar belakangan mencuat ke publik dan menyeret nama PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Perkara ini dipicu dari hubungan bisnis antara almarhum Kent Lisandi dengan seorang pengusaha bernama Rohmat Setiawan, yang kemudian berujung pada hilangnya dana dalam jumlah besar.

Klarifikasi dari Pihak Maybank Indonesia

Juru Bicara Maybank Indonesia, Bayu Irawan, menegaskan bahwa pihak bank sama sekali tidak terkait langsung dengan hubungan bisnis antara Kent Lisandi dan Rohmat Setiawan. Menurutnya, kasus yang muncul lebih berhubungan dengan aktivitas bisnis kedua individu tersebut.

“Kasus yang timbul adalah sehubungan dengan kegiatan bisnis antara almarhum Kent Lisandi dengan Rohmat Setiawan. Maybank Indonesia tidak memiliki keterkaitan dengan hubungan bisnis yang timbul,” ujar Bayu dalam keterangannya.

Bayu menjelaskan, saat perkara ini mencuat, Aris Setiawan, yang kala itu menjabat Kepala Cabang Maybank Cilegon, tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas laporan pidana dari kuasa hukum Kent.

Ia juga menambahkan, perusahaan selalu bersikap kooperatif serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam setiap perkara pidana yang melibatkan nama Maybank.

Posisi Maybank dalam Perjanjian Pembiayaan

Bayu menguraikan bahwa Maybank memang melakukan perjanjian pembiayaan dengan istri Rohmat Setiawan. Namun, dalam perjanjian tersebut, tidak ada pihak lain yang terlibat, termasuk atas nama Kent Lisandi.

“Pembiayaan yang diberikan juga bukan kegiatan usaha yang diklaim dilakukan oleh RS (Rohmat Setiawan) dan almarhum KL (Kent Lisandi),” jelas Bayu.

Ia menegaskan bahwa perusahaan justru dirugikan akibat wanprestasi dari istri Rohmat. Pembayaran atas pembiayaan yang diberikan tidak dilakukan pada saat jatuh tempo. Kondisi ini membuat Maybank mengeksekusi jaminan yang diberikan Rohmat, yang kemudian dipermasalahkan dan diklaim sebagai dana milik Kent.

Bayu menyebutkan bahwa eksekusi agunan adalah kewajiban pihak bank dalam menjaga integritas dan mengelola dana nasabah secara bertanggung jawab.

“Tindakan eksekusi atas agunan yang dilakukan oleh Maybank Indonesia merupakan bagian dari tanggung jawab kami sebagai bank yang berintegritas dalam mengelola dana pihak ketiga,” ungkapnya.

Kronologi Menurut Kuasa Hukum Kent Lisandi

Di sisi lain, kuasa hukum Kent Lisandi, Benny Wullur, menyampaikan kronologi berbeda dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI.

Benny menjelaskan bahwa kasus bermula ketika Kent diajak oleh Rohmat Setiawan untuk terlibat dalam bisnis pengadaan telepon genggam. Untuk itu, Kent diminta menyediakan dana talangan senilai Rp30 miliar.

“Klien kami tadinya ragu, tapi kemudian dibujuk oleh Aris Setiawan yang saat itu menjabat kepala cabang Maybank Cilegon,” tutur Benny.

Pada 11 November 2025, Kent akhirnya mengirimkan uang Rp30 miliar dengan tiga ketentuan penting, yakni:

1. Surat pernyataan dari bank bahwa dana hanya bisa dicairkan oleh Kent,

2. Cek senilai Rp30 miliar dari Rohmat yang jatuh tempo pada 25 November 2025,

3. Akta pengakuan utang serta surat kuasa khusus yang dibuat di hadapan notaris.

Benny juga menambahkan bahwa pihak bank menyediakan tautan khusus agar Kent dapat mengecek keberadaan uangnya. Namun, ketika tiba pada 25 November, Kent gagal mencairkan cek yang dijanjikan.

Situasi semakin rumit ketika pada 10 Desember dana Rp30 miliar tersebut hilang dari rekening. Pihak bank beralasan uang itu dialihkan sebagai jaminan perjanjian kredit yang dibuat tanpa sepengetahuan Kent. Kredit tersebut ternyata diberikan kepada istri Rohmat, yang diketahui berstatus ibu rumah tangga.

Pertanyaan atas Proses Pencairan Kredit

Benny mempertanyakan bagaimana proses pencairan kredit dapat terjadi tanpa prosedur analisis yang ketat. Ia menilai seharusnya pihak bank melakukan penilaian komprehensif terhadap calon debitur, apalagi menyangkut jumlah dana yang sangat besar.

“Dalam persidangan, istri Rohmat awalnya mengaku tidak pernah menandatangani perjanjian kredit. Namun kemudian ia meralat ucapannya, dengan alasan tidak menyadari bahwa dokumen yang ditandatangani adalah perjanjian kredit,” ujar Benny.

Kuasa hukum Kent menduga ada kelalaian dalam penerapan prinsip know your customer yang lazim digunakan dalam industri perbankan.

Proses Hukum dan Status Tersangka

Kasus ini kini telah masuk ke persidangan dan menyeret dua pihak utama, yakni Aris Setiawan dan Rohmat Setiawan, sebagai tersangka. Menurut Benny, keduanya tidak bisa dipisahkan dari peran institusi perbankan dalam peristiwa ini.

“Dugaan penipuan, penggelapan, dan cuci uang yang diduga dilakukan Rohmat, Aris, dan pihak lain, termasuk Maybank pun diduga terlibat,” ucap Benny.

Desakan kepada OJK

Benny menegaskan bahwa pihaknya telah melayangkan surat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia meminta regulator untuk meninjau apakah Maybank benar-benar menerapkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral) yang menjadi standar dalam menilai kelayakan kredit.

Menurutnya, jika prinsip tersebut diabaikan, bukan hanya merugikan kliennya, tetapi juga dapat merugikan masyarakat secara luas.

“Kami minta OJK memeriksa 5C Maybank. Kalau itu dilanggar, itu merugikan masyarakat,” tegas Benny di hadapan Komisi III DPR.