Kebakaran Nipah Park Makassar Terungkap, BPBD Ungkap Dugaan Penyebab Api
Kebakaran terjadi di pusat perbelanjaan Nipah Park, Jalan Urip Sumoharjo Nomor 23, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,...
Read more
Pemerintah terus mengubah pendekatan layanan kesehatan nasional dengan memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit. Masyarakat didorong tidak menunggu sampai muncul keluhan atau penyakit menjadi berat sebelum memeriksakan kondisi tubuh.
Salah satu program utama yang digunakan untuk mendorong perubahan tersebut adalah Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatan lebih awal sehingga faktor risiko dapat segera ditangani.
Program CKG diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 10 Februari 2025. Pada tahap awal, program tersebut diarahkan untuk memperluas pemeriksaan kesehatan sekaligus mengubah kebiasaan masyarakat agar lebih rutin melakukan skrining.
Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pelaksanaan CKG pada 2025 mendapat respons positif. Hingga akhir tahun tersebut, sekitar 70 juta orang telah menjalani pemeriksaan dari lebih dari 73 juta masyarakat yang mendaftar.
Data yang disampaikan ANTARA mencatat sebanyak 70.292.151 peserta hadir dalam program CKG hingga 29 Desember 2025, atau sekitar 96,12 persen dari total 73.128.356 pendaftar. Pemerintah menilai cakupan tersebut menjadi modal penting untuk menekan kematian akibat penyakit tidak menular.
Budi mengatakan pemerintah memiliki target meningkatkan usia harapan hidup masyarakat Indonesia dari sekitar 72 tahun menjadi 76 tahun. Salah satu langkah untuk mencapai target tersebut adalah memahami penyebab masyarakat meninggal lebih dini dan memperkuat pencegahan terhadap penyakit yang sebenarnya dapat dikendalikan.
“Pak Presiden Prabowo menugaskan saya untuk bisa meningkatkan usia harapan hidup masyarakat Indonesia dari sebelumnya 72 tahun menjadi 76 tahun. Untuk bisa menaikkan usia harapan hidup tersebut, kita harus melihat kenapa banyak orang Indonesia wafat lebih dini,” kata Budi dalam dialog Forum Merdeka Barat 9.
Menurut Budi, penyakit tidak menular seperti stroke, penyakit jantung, kanker, dan gagal ginjal masih menjadi penyebab utama kematian di Indonesia. Sebagian faktor risiko penyakit tersebut dapat diketahui melalui pemeriksaan kesehatan sederhana.
Tekanan darah, gula darah, dan kolesterol menjadi tiga indikator penting yang perlu diperhatikan. Masalahnya, hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi sering tidak menunjukkan gejala jelas pada tahap awal.
Artinya, seseorang dapat merasa sehat dan tetap menjalankan aktivitas sehari-hari, tetapi sebenarnya sudah memiliki faktor risiko yang dapat berkembang menjadi penyakit serius.
“Tiga penyakit itu sebenarnya bisa dicegah. Salah satu caranya adalah rajin cek kesehatan supaya kita tahu kondisi tubuh kita. Indikator yang paling mudah dilihat adalah tekanan darah, gula darah, dan kolesterol,” ujar Budi.
Dengan mengetahui kondisi lebih awal, masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan sebelum muncul komplikasi. Perubahan tersebut dapat berupa memperbaiki pola makan, meningkatkan aktivitas fisik, berhenti merokok, menjaga berat badan, serta mengikuti pengobatan jika memang diperlukan.
Pemerintah memastikan CKG tidak berhenti setelah masyarakat memperoleh hasil pemeriksaan. Pada 2026, perhatian juga diarahkan pada tindak lanjut hasil skrining, terutama bagi masyarakat yang ditemukan memiliki faktor risiko atau penyakit tertentu.
Menurut Kementerian Kesehatan, tindak lanjut dapat berupa edukasi perubahan gaya hidup, pemberian obat, pemeriksaan tambahan, hingga rujukan ke fasilitas kesehatan dengan layanan yang lebih lengkap.
ANTARA melaporkan bahwa pada 2026 fokus CKG bergeser dari sekadar pemeriksaan menuju tata laksana dan penanganan hasil pemeriksaan. Pemerintah juga menyiapkan tindakan pencegahan dan penanganan secara gratis setelah pemeriksaan sesuai ketentuan program.
“Tahun ini kami mulai kasih obatnya. Cek kesehatan dan pengobatan gratis dan juga ada rujukan untuk penyakit tertentu,” kata Budi.
Perubahan pendekatan tersebut penting karena hasil skrining baru memberikan manfaat maksimal apabila diikuti tindakan nyata. Masyarakat yang mengetahui dirinya memiliki tekanan darah tinggi, gula darah tidak terkendali, atau faktor risiko lainnya perlu mendapatkan arahan mengenai langkah berikutnya.
Direktur RS Harapan Kita sekaligus Pakar Pendamping Kementerian Kesehatan, Ariani Dewi Widodo, menilai perubahan pola pikir masyarakat menjadi salah satu tantangan dalam program tersebut.
Menurut Ariani, sebagian orang justru takut melakukan pemeriksaan karena khawatir menemukan penyakit. Padahal, mengetahui kondisi sejak awal memberikan peluang lebih besar untuk mengendalikan penyakit.
“Persepsinya harus dibetulkan dulu. Orang sering takut cek kesehatan karena takut ketahuan sakit. Justru dengan mengetahui sejak dini, kita bisa mencegah agar kondisinya tidak berkembang dari kuning menjadi merah, bahkan bisa kembali menjadi hijau,” ujar Ariani.
Selain penyakit tidak menular, pemerintah juga memperluas perhatian pada tuberkulosis atau TB. Penyakit ini masih menjadi salah satu persoalan kesehatan besar di Indonesia sehingga penemuan kasus secara cepat menjadi bagian penting dalam upaya pengendalian penularan.
Pemerintah memperluas skrining dengan pemeriksaan rontgen dada dan teknologi diagnostik lainnya. Pada Juni 2026, Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga menjalankan skrining TB dengan rontgen dada bagi warga binaan di berbagai lapas dan rutan. Program nasional tersebut mencakup 532 lapas dan rutan.
Budi menegaskan bahwa TB dapat disembuhkan apabila ditemukan lebih awal dan pasien menjalani pengobatan sesuai anjuran. Karena itu, masyarakat juga diminta tidak memberikan stigma kepada pasien TB.
“Kalau ditemukan lebih cepat lalu minum obat, dalam sekitar satu bulan pasien sudah tidak menularkan lagi. Karena itu kita harus menemukan sebanyak mungkin kasus agar segera diobati,” ujar Budi.
Untuk memperkuat deteksi, pemerintah juga mengembangkan penggunaan rontgen dada dan perangkat pemeriksaan molekuler. Kementerian Kesehatan menyebut integrasi rontgen dengan analisis berbasis kecerdasan buatan dapat membantu menemukan kasus TB yang tidak selalu menunjukkan gejala jelas.
Di sisi lain, pemerataan fasilitas kesehatan menjadi bagian dari strategi pemerintah. Setelah menyelesaikan pembangunan 22 rumah sakit pada 2025, pemerintah mulai membangun 12 rumah sakit baru pada 2026 dan menyiapkan tambahan fasilitas pada tahap berikutnya.
Rumah sakit tersebut diprioritaskan untuk wilayah yang masih kekurangan layanan spesialistik. Fasilitasnya akan diperkuat dengan peralatan seperti CT scan, mamografi, cath lab, serta layanan pemeriksaan dan penanganan kanker.
Dengan penguatan fasilitas tersebut, masyarakat di daerah diharapkan tidak harus selalu pergi ke kota besar untuk mendapatkan layanan medis tertentu.
Pemerintah juga terus memperluas cakupan CKG. ANTARA melaporkan bahwa hingga Mei 2026, sebanyak 100 juta penduduk Indonesia telah menjalani CKG, terdiri dari lebih dari 70 juta peserta pada 2025 dan lebih dari 30 juta peserta pada periode awal 2026.
Perluasan tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan kesehatan mulai diarahkan menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan lebih awal dan hasilnya ditindaklanjuti, pemerintah berharap penyakit dapat ditemukan sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih berat.
Referensi:
CNN Indonesia
Temukan berbagai artikel menarik dan inspiratif di halaman 👉 Kumpulan Artikel dan Berita Nasional Terpopuler 2026 . Dari berita terbaru, tips, hingga kisah menarik seputar dunia nasional — semua ada di sana!
Ikuti Saluran Resmi Trenmedia di WhatsApp!
Dapatkan berita terkini, tren viral, serta tips inspiratif langsung dari redaksi.
📱 Saluran Trenmedia 🍳 Saluran Resep Masakan Viral
Klik dan bergabung sekarang – update terbaru langsung masuk ke WhatsApp kamu!
Presiden Iran Masoud Pezeshkian ternyata telah bertemu dengan Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei pada akhir Juli 2026. Pertemuan tersebut berlangsung...
Pengiran Raabi'atul Adawiyyah menjadi sorotan setelah Sultan Brunei Hassanal Bolkiah mencabut gelar kerajaan yang disandangnya. Keputusan tersebut diumumkan Kantor Kepala...