Menkes Buka Alasan Kenaikan Iuran BPJS Tidak Bebani Masyarakat Miskin

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak akan berdampak pada masyarakat miskin. Hal itu disampaikan Budi di Jakarta pada Rabu 25 Februari.

Menurut Budi, kelompok masyarakat yang masuk kategori Desil 1 sampai Desil 5 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN tidak akan terpengaruh apabila iuran BPJS dinaikkan. Pasalnya, iuran mereka sepenuhnya ditanggung pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau PBI JKN.

“Kenaikan premi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin karena masyarakat miskin dibayari oleh pemerintah,” kata Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan, di Jakarta.

Ia menjelaskan bahwa konsep dasar BPJS Kesehatan adalah gotong royong. Dalam sistem tersebut, masyarakat berpenghasilan lebih tinggi membantu membiayai layanan kesehatan bagi kelompok kurang mampu. Menurutnya, prinsip ini mirip dengan sistem perpajakan, di mana orang dengan penghasilan besar membayar lebih, tetapi fasilitas publik tetap dapat dinikmati semua kalangan.

Saat ini, iuran BPJS Kesehatan kelas III tercatat sebesar Rp42 ribu per bulan. Namun peserta hanya membayar Rp35 ribu, sedangkan sisanya ditanggung oleh negara. Budi menilai angka tersebut masih dalam batas kemampuan kelompok menengah ke atas.

“Yang memang bayarnya kan Rp42 ribu sebulan. Menengah ke atas kaya wartawan, Rp42 ribu sebulan harusnya bisa deh. Yah, yang laki-laki beli rokok kan lebih dari itu,” ujar Budi.

Defisit BPJS dan Dampaknya ke Rumah Sakit

Di sisi lain, Budi mengungkapkan bahwa BPJS Kesehatan saat ini menanggung defisit sekitar Rp20 triliun sampai Rp30 triliun. Pemerintah, katanya, akan menambal defisit tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp20 triliun.

Namun ia mengingatkan bahwa defisit berpotensi terjadi setiap tahun jika tidak ada perubahan struktural dalam sistem pembiayaan. Menurutnya, kondisi tersebut dapat berdampak pada keterlambatan pembayaran klaim ke rumah sakit.

“Nah, itu akan terasa dengan penundaan pembayaran ke rumah sakit-rumah sakit. Jadi rumah sakit-rumah sakit mengalami kesulitan untuk operasionalnya. Itu sebabnya harus ada perubahan yang struktural,” jelas Budi.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Relawan Kesehatan Indonesia Agung Nugroho mengingatkan bahwa wacana kenaikan iuran perlu dikaji secara menyeluruh. Ia menilai, meski kelompok miskin relatif aman karena dilindungi skema PBI JKN dan kelompok kaya cenderung mampu menyerap kenaikan biaya, kelas menengah justru berada di posisi rentan.

Menurut Agung, pekerja sektor informal dan keluarga dengan pengeluaran tetap yang ketat berisiko menunggak jika iuran naik. Kondisi itu bisa memicu peningkatan peserta nonaktif.

“Jika iuran naik, banyak keluarga akan melakukan penyesuaian pengeluaran. Risiko yang muncul adalah meningkatnya tunggakan dan kepesertaan nonaktif. Pada akhirnya, mereka bisa kehilangan jaminan kesehatan saat justru paling dibutuhkan,” kata Agung Nugroho, Ketua Umum Relawan Kesehatan Indonesia.

Ia menilai kebijakan tersebut harus dikaji secara komprehensif agar tidak memperlemah daya jangkau sistem jaminan kesehatan nasional yang selama ini menjadi tulang punggung perlindungan kesehatan masyarakat.

Referensi:
CNN Indonesia