Fenomena Sekolah Negeri Sepi Peminat Warnai Awal Tahun Ajaran 2026-2027

Keterangan foto: Suasana Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di sekolah dasar negeri dengan jumlah peserta didik baru yang terbatas.

Caption (English): New students join school orientation despite low enrollment at a public elementary school.

Sumber foto: Antara Foto – https://www.antaranews.com

Memasuki tahun ajaran 2026-2027, sejumlah sekolah negeri di berbagai wilayah Indonesia menghadapi tantangan yang sama, yakni minimnya jumlah peserta didik baru. Di beberapa sekolah, jumlah siswa yang diterima bahkan hanya satu hingga lima orang. Meski demikian, kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tetap berlangsung dengan penuh semangat untuk menyambut para murid baru.

Fenomena tersebut terjadi di berbagai daerah, mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan hingga Bali. Berdasarkan laporan dari sejumlah pemerintah daerah dan jaringan media nasional, penyebabnya beragam, mulai dari perubahan demografi, perpindahan penduduk, hingga meningkatnya pilihan sekolah bagi masyarakat.

Perubahan Demografi Menjadi Salah Satu Penyebab

Di Bandar Lampung, SD Negeri 1 Gedung Meneng hanya menerima dua siswa baru. Menurut guru SDN 1 Gedung Meneng, Rita, seluruh rangkaian MPLS tetap dilaksanakan seperti sekolah lain agar kedua siswa merasa nyaman saat memulai pendidikan.

“Anak-anak tidak perlu takut atau risau. Kakak-kakak kelas akan menuntun kalian, guru-guru akan membimbing kalian supaya bisa belajar dengan ceria dan penuh kebahagiaan. Mulai hari ini kalian sudah menjadi bagian dari keluarga besar SD Negeri 1 Gedung Meneng,” kata Rita.

Di Bengkulu, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong, masih terdapat sejumlah sekolah yang belum memenuhi kuota peserta didik. Bahkan beberapa sekolah dasar belum memperoleh siswa baru sama sekali, sehingga pemerintah daerah memperpanjang masa penerimaan peserta didik untuk mengisi rombongan belajar sebelum penutupan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Kondisi serupa juga terjadi di Kota Semarang. SDN Purwoyoso 01 hanya menerima tiga siswa baru. Meski jumlahnya sedikit, sekolah tetap menyelenggarakan MPLS secara meriah dengan menghadirkan berbagai kegiatan edukatif.

Menurut Kepala SDN Purwoyoso 01, Hajar Riatiani, perubahan kondisi demografi menjadi penyebab utama berkurangnya jumlah peserta didik.

“Kawasan sekitar sekolah kini didominasi warga lanjut usia dan sudah tidak banyak keluarga yang memiliki anak usia sekolah dasar,” ujar Hajar.

Fenomena serupa ditemukan di Kota Magelang dan Kabupaten Blitar. Berdasarkan data dari dinas pendidikan setempat, sejumlah sekolah menerima kurang dari sepuluh siswa baru, bahkan ada yang tidak memperoleh pendaftar sama sekali. Pemerintah daerah kini melakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab pasti, termasuk kemungkinan persaingan dengan sekolah lain maupun perubahan jumlah penduduk.

Di Kalimantan Selatan, SDN Teluk Dalam 10 Banjarmasin hanya menerima satu murid baru. Agar siswa tidak merasa sendiri selama MPLS, sekolah memutuskan menggabungkan kegiatan orientasi dengan sekolah tetangga yang berada dalam satu kompleks.

Sementara di Bali, SD Negeri 3 Bukit hanya menerima dua siswa baru. Menurut Wali Kelas 1, I Gusti Ayu Parianti, pihak sekolah tetap mengutamakan kenyamanan siswa melalui berbagai permainan edukatif dan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah.

Pemerintah Siapkan Kebijakan Bersama Pemerintah Daerah

Fenomena sekolah negeri yang kekurangan peserta didik mendapat perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, pemerintah telah melakukan pendataan terhadap sekolah yang memiliki jumlah siswa di bawah 100 orang, bahkan sebagian di antaranya memiliki kurang dari 60 siswa.

“Pemerintah telah melakukan pendataan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) terutama terhadap sekolah yang memiliki kurang dari 100 siswa, bahkan di bawah 60 siswa. Data tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan kami akan merumuskan kebijakan terhadap sekolah-sekolah dengan jumlah murid yang sangat sedikit,” kata Abdul Mu’ti.

Ia menjelaskan bahwa penyusunan kebijakan akan dilakukan bersama pemerintah daerah karena pengelolaan sekolah berada di bawah kewenangan daerah. Salah satu opsi yang mulai dibahas di sejumlah wilayah adalah regrouping atau penggabungan sekolah yang memiliki jumlah peserta didik sangat sedikit agar proses pembelajaran lebih efektif.

Di Bali, Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta menyatakan regrouping menjadi salah satu alternatif yang sedang dipertimbangkan. Namun, menurut Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta, kebijakan tersebut harus didahului pemetaan yang matang agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun layanan pendidikan.

Fenomena minimnya murid baru pada sekolah negeri menunjukkan bahwa tantangan pendidikan saat ini tidak hanya berkaitan dengan kualitas pembelajaran, tetapi juga dipengaruhi perubahan jumlah penduduk, mobilitas masyarakat, serta persebaran sekolah di berbagai daerah. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah kini menyiapkan langkah lanjutan agar layanan pendidikan tetap berjalan optimal meskipun jumlah peserta didik di sejumlah sekolah terus menurun.

Referensi:
CNN Indonesia