KPK Tangkap Pejabat Pajak dan Bea Cukai, OTT Guncang Kementerian Keuangan

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan pada Rabu 4 Februari. Operasi senyap ini dilakukan di dua lokasi berbeda, yakni Kalimantan Selatan dan Jakarta. Sejumlah pejabat pajak dan bea cukai yang merupakan anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut diamankan.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya operasi tersebut. “Benar, di Kalsel,” ujar Fitroh melalui pesan singkat.

OTT Terkait Restitusi PPN dan Barang Impor

Operasi pertama berlangsung di Kantor Pajak Pratama Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, OTT ini berkaitan dengan proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai atau PPN di sektor perkebunan yang sedang berproses di KPP Madya Banjarmasin.

“KPK mengamankan sejumlah tiga orang. Salah satunya adalah Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin. Saat ini sedang perjalanan menuju Jakarta,” kata Budi Prasetyo.

Tiga orang yang diamankan terdiri dari dua Aparatur Sipil Negara dan satu pihak swasta. Salah satu yang ditangkap adalah Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono. Selain penangkapan, KPK juga menyita uang tunai lebih dari Rp1 miliar sebagai barang bukti awal.

Pada hari yang sama, KPK juga melakukan OTT kedua di Jakarta, tepatnya di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Fitroh Rohcahyanto kembali mengonfirmasi operasi tersebut. “Ya benar,” katanya.

Menurut Budi Prasetyo selaku Juru Bicara KPK, OTT di Jakarta diduga berkaitan dengan barang impor yang masuk ke Indonesia. “Ya terkait dengan beberapa barang yang masuk ke Indonesia begitu ya,” ujarnya.

Dalam operasi ini, KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai dalam rupiah dan mata uang asing, serta logam mulia seberat 3 kilogram.

Kepala Sub Direktorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Ditjen Bea dan Cukai, Budi Prasetyo, juga membenarkan adanya pemeriksaan terhadap sejumlah pihak di internal lembaganya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut angkat bicara mengenai OTT yang menyasar pegawai di bawah kementeriannya. Saat rapat bersama Komisi XI DPR di Gedung DPR, Purbaya menyebut operasi tersebut dapat menjadi momentum evaluasi.

“(OTT) Ini juga mungkin merupakan shock therapy bagi pegawai kami,” ujar Purbaya.

Menurut Purbaya, langkah penindakan hukum oleh KPK dapat menjadi pengingat bagi seluruh jajaran agar menjaga integritas dan meningkatkan kinerja. Hingga kini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan untuk menentukan status hukum lebih lanjut.

Operasi tangkap tangan di dua kota ini kembali menyoroti pengawasan di sektor perpajakan dan kepabeanan, terutama yang berkaitan dengan restitusi pajak dan arus barang impor. KPK belum merinci konstruksi perkara secara lengkap dan menyatakan akan menyampaikan perkembangan kasus dalam konferensi pers resmi.

Referensi:
CNN Indonesia