Kasus Suap 268 Juta Yuan: Eks Menteri China Dihukum Mati

Tang Renjian adalah mantan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China. Sebelum menjabat sebagai menteri, ia pernah menjabat sebagai gubernur Provinsi Gansu dari 2017 hingga 2020.

Dalam periode tertentu, ia juga memegang beberapa posisi penting di birokrasi daerah dan struktur pemerintahan pusat. Namun kariernya akhirnya tertodong kasus besar terkait suap yang dilakukan selama rentang beberapa tahun.

Tuduhan Suap dan Nilai yang Terlibat

Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Rakyat Menengah Changchun, Provinsi Jilin, Tang dijatuhi hukuman mati karena terbukti menerima suap dalam bentuk uang tunai dan properti senilai lebih dari 268 juta yuan (setara sekitar Rp 627,3 miliar) selama masa jabatannya antara tahun 2007 hingga 2024.

Pengadilan menyatakan bahwa tindakan suap tersebut “menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi kepentingan negara dan rakyat” dan oleh sebab itu dinilai pantas diberi hukuman paling berat.

Ketentuan Hukuman Mati yang Ditangguhkan

Meskipun vonisnya adalah hukuman mati, eksekusi hukuman tersebut ditangguhkan selama dua tahun. Ketentuan ini biasa diterapkan dalam praktik hukum China apabila terpidana mengakui kesalahannya dan menunjukkan penyesalan.

Dengan penangguhan ini, jika selama masa dua tahun tersebut Tang menunjukkan perilaku baik dan memenuhi syarat reformasi hukum lainnya, seringkali hukuman bisa dikonversi menjadi hukuman penjara jangka panjang. Ini sudah menjadi praktik yang pernah dipakai dalam beberapa kasus antikorupsi China.

Konteks Kampanye Antikorupsi Xi Jinping

Hukuman yang dijatuhkan kepada Tang merupakan bagian dari upaya yang lebih luas dalam kampanye antikorupsi yang digagas Presiden Xi Jinping. Kampanye ini termasuk aksi “bersih-bersih” pejabat tinggi dan penguatan kontrol internal Partai Komunis China.

Beberapa tokoh penting lainnya juga telah diselidiki atau dijatuhi sanksi dalam kampanye yang sama, seperti Menteri Pertahanan Li Shangfu dan pendahulunya Wei Fenghe.

Setelah Tang, penggantinya di posisi menteri, Dong Jun, juga dilaporkan ikut diselidiki terkait tuduhan korupsi.

Kampanye antikorupsi ini menjadi bagian strategi politik dalam memperkuat legitimasi pemerintahan, sekaligus menegaskan komitmen terhadap penegakan hukum dalam negeri China. Namun, kritik menyebut aspek politik dan pertarungan internal juga berperan dalam penargetan pejabat.