Insiden Penembakan dalam Sidak Imigrasi AS Kembali Terjadi di Oregon

Operasi penegakan imigrasi di Amerika Serikat kembali memakan korban jiwa. Dua orang dilaporkan tewas setelah agen federal melakukan penembakan dalam operasi imigrasi di Kota Portland, negara bagian Oregon, pada Kamis, 8 Januari 2026. Insiden ini menambah daftar panjang kontroversi terkait operasi imigrasi yang digencarkan pemerintahan Presiden Donald Trump.

Menurut keterangan Kepolisian Portland, petugas menemukan seorang pria dan seorang perempuan dengan luka tembak di lokasi kejadian. Keduanya sempat mendapatkan penanganan darurat sebelum dilarikan ke rumah sakit. “Dua orang dirawat di rumah sakit menyusul penembakan yang melibatkan agen-agen federal,” demikian pernyataan resmi kepolisian setempat.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa aparat kepolisian kota tidak terlibat langsung dalam aksi penembakan tersebut. Penanganan awal dilakukan sebatas pertolongan medis dan pengamanan lokasi. Insiden ini terjadi hanya sehari setelah peristiwa serupa di Minneapolis, ketika seorang perempuan berusia 37 tahun tewas ditembak agen imigrasi dalam operasi terpisah.

Berdasarkan pernyataan Biro Investigasi Federal, penembakan di Portland melibatkan agen Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat. FBI menyebut insiden tersebut masih dalam tahap penyelidikan aktif dan berkelanjutan. Meski sempat mengeluarkan pernyataan di media sosial, konfirmasi awal dari FBI kemudian dihapus tanpa penjelasan lanjutan.

Sebelumnya, Gedung Putih menyatakan penembakan di Minneapolis dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri terhadap ancaman yang dikategorikan sebagai terorisme domestik. Namun, pernyataan tersebut justru memicu gelombang protes di sejumlah kota. Warga turun ke jalan menentang operasi agen Imigrasi dan Bea Cukai yang dinilai semakin brutal.

Wali Kota Portland Desak Penghentian Operasi

Wali Kota Portland Keith Wilson secara terbuka mengkritik operasi imigrasi federal di wilayahnya. Ia menilai pengerahan kekuatan bersenjata oleh agen federal telah menciptakan situasi berbahaya bagi warga sipil. “Kita tidak bisa tinggal diam saat perlindungan konstitusional terkikis dan pertumpahan darah meningkat,” kata Wilson.