Insiden Drone ke Korut, Rumah Warga Sipil Korea Selatan Digeledah

Otoritas Korea Selatan melakukan penggeledahan terhadap rumah dan kantor tiga warga sipil yang diduga terlibat dalam pengiriman drone ke wilayah Korea Utara. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya ketegangan setelah Pyongyang menuding adanya penerbangan drone lintas batas dalam beberapa waktu terakhir.

Berdasarkan pernyataan dari Badan Kepolisian Nasional Korea Selatan, tim investigasi gabungan militer dan polisi tengah melaksanakan surat perintah penggeledahan dan penyitaan terkait insiden tersebut. Penyelidikan dilakukan untuk mengungkap siapa pihak yang bertanggung jawab dan motif di balik penerbangan drone ke wilayah sensitif tersebut.

“Tim investigasi gabungan militer-polisi sedang melaksanakan surat perintah penggeledahan dan penyitaan di kediaman dan kantor tiga tersangka sipil sehubungan dengan insiden drone,” kata perwakilan Badan Kepolisian Nasional Korea Selatan.

Penyidik menegaskan akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh dengan tetap membuka semua kemungkinan. Dari hasil awal pemeriksaan, salah satu pria yang diamankan mengakui telah menerbangkan drone tersebut. Pria berinisial Oh menyatakan aksinya dilakukan untuk mendeteksi tingkat radiasi dan kontaminasi logam berat di sekitar fasilitas pengolahan uranium Pyongsan di Korea Utara.

“Saya menerbangkan drone untuk mengukur radiasi dan kontaminasi logam berat di sekitar pabrik pengolahan uranium di sana,” kata Oh.

Dugaan operasi drone yang melibatkan warga sipil ini menuai kecaman keras dari Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung. Menurut Lee, tindakan tersebut berpotensi memicu konflik bersenjata di Semenanjung Korea.

“Ini sama saja dengan menembak Korea Utara,” kata Lee Jae Myung, Presiden Korea Selatan. Ia menegaskan pemerintah harus menjatuhkan hukuman berat kepada pihak yang bertanggung jawab agar kejadian serupa tidak terulang.

Sebelumnya, Korea Utara menuduh Korea Selatan menerbangkan drone ke wilayah Kaesong dan bahkan merilis foto yang diklaim sebagai puing drone yang berhasil ditembak jatuh. Pemerintah Korea Selatan telah membantah keterlibatan militer atau negara, namun membuka kemungkinan bahwa penerbangan tersebut dilakukan oleh warga sipil.

Insiden ini terjadi di tengah situasi sensitif hubungan antar-Korea yang secara teknis masih berada dalam status perang sejak konflik 1950 hingga 1953 berakhir dengan gencatan senjata. Ketegangan juga diperparah oleh proses hukum terhadap mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, yang diadili atas tuduhan memerintahkan operasi drone ilegal demi memprovokasi respons dari Pyongyang.

Referensi: Detikcom