Bobby Nasution Dikecam karena Razia Truk Berpelat Aceh di Sumut

Pada akhir September 2025, beredar sebuah video viral yang memperlihatkan rombongan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menghentikan sebuah truk berpelat BL (Aceh) di jalanan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Aksi itu kemudian menimbulkan sorotan publik dan kritik dari berbagai pihak.

Dalam video tersebut, tampak pejabat yang ikut rombongan meminta agar kendaraan yang setiap hari beroperasi di Sumut menggunakan pelat BK atau BB (pelat lokal Sumatera Utara), dengan alasan agar pajak kendaraan bisa masuk ke kas daerah.

Tindakan tersebut dianggap sebagai “razia” pelat Aceh, meskipun Pemprov Sumut kemudian menyatakan bahwa maksudnya bukan melarang kendaraan luar melintas, melainkan mengajak agar kendaraan yang memang beroperasi di Sumut menggunakan pelat Sumut agar pajaknya mendukung pembangunan daerah.

Pro dan Kontra Publik dan Tokoh

Reaksi terhadap razia ini beragam dan penuh kritik. Beberapa masyarakat Aceh dan pengamat politik menyebut langkah tersebut diskriminatif dan berpotensi memicu ketegangan antardaerah.

• Senator Aceh (DPD RI) mengingatkan agar Gubernur Sumut tidak memicu sentimen Aceh–Sumut. Ia menyebut tindakan tersebut emosional dan tidak disertai koordinasi yang memadai antar pemerintah daerah.

• Warganet juga mempertanyakan logika di balik razia pelat Aceh sementara kendaraan berpelat Sumut banyak melintas di Aceh tanpa hambatan. Mereka mencurigai adanya muatan politis di balik aksi tersebut.

Sejumlah pihak menilai bahwa kendaraan dengan pelat dari provinsi lain memiliki hak untuk melintas sesuai UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut pandangan mereka, tidak semestinya kendaraan lintas provinsi menjadi sasaran tindakan sepihak.

Meski demikian, ada juga yang melihat bahwa pendekatan ini bermaksud memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut melalui pajak kendaraan lokal. Namun cara penyampaian dan prosedurnya dinilai kurang matang dan kurang komunikasi publik yang memadai.

Klarifikasi dari Pemprov Sumut

Menanggapi viralnya video tersebut, Pemprov Sumut akhirnya angkat bicara dan menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas interpretasi yang muncul.

Erwin Hotmansyah Harahap, Kepala Dinas Kominfo Sumut, menyatakan bahwa maksud pejabat dalam video bukanlah melarang kendaraan bermerek luar masuk ke Sumut. Menurutnya, semua kendaraan tetap mempunyai hak untuk melintas dan beraktivitas di Sumut.

Erwin menjelaskan bahwa pesan yang benar adalah ajakan agar kendaraan yang beroperasi di Sumut menggunakan pelat lokal agar pajak kendaraan dapat digunakan untuk perbaikan infrastruktur dan layanan publik di Sumut.

Lebih jauh, ia menyadari bahwa cara penyampaian pesan itu menimbulkan kesan berbeda di masyarakat. Maka, Pemprov Sumut berkomitmen memperbaiki komunikasi publik agar tidak terjadi misinterpretasi.

Seorang pejabat di Pemprov, yaitu Muhammad Suib (Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumut), dalam video yang beredar turut menyampaikan bahwa kendaraan perusahaan yang beroperasi di Sumut diharapkan mengganti pelat agar pajaknya masuk ke daerah. Namun, Suib meminta agar hal itu tidak dianggap sebagai larangan melintas terhadap kendaraan luar.

Analisis Potensi Dampak dan Kontroversi

Langkah merazia truk Aceh di Sumut memiliki potensi dampak sosial dan politik yang perlu diperhatikan:

• Tegangan antar daerah
  Karena pelat kendaraan sering dikaitkan identitas provinsi, tindakan yang menyasar plat luar dapat memunculkan sentimen emosional antardaerah. Apalagi ketika Aceh melihat perlakuan berbeda terhadap kendaraan plat mereka.

• Isu legalitas dan aturan lalu lintas
  Kendaraan berasal dari provinsi lain memiliki hak untuk melintas selama memenuhi persyaratan administratif dan teknis. Menurut beberapa pemuka, tindakan razia pelat luar tanpa dasar regulasi yang jelas bisa melanggar asas kebebasan lalu lintas.

• Komunikasi Publik
  Salah satu kelemahan dalam insiden ini adalah cara penyampaian kebijakan tanpa sosialisasi yang memadai. Banyak interpretasi negatif muncul karena pesan yang disampaikan dinilai “memaksa” daripada persuasif.

• Dampak Pajak dan Pendapatan Daerah
  Bila benar dijalankan dengan mekanisme terbaik, kebijakan pelat lokal dapat memperkuat PAD melalui pajak kendaraan. Namun, tanpa dukungan regulasi yang jelas dan pertimbangan antardaerah, fokus pajak bisa memunculkan konflik daripada manfaat.

Perkembangan Terbaru

Pemprov Sumut secara terbuka meminta maaf atas interpretasi yang timbul dari video razia pelat BL menjadi BK.

Pihak Kominfo Sumut juga menegaskan kembali bahwa kendaraan pelat luar masih boleh melintas, bekerja, atau berdagang di wilayah Sumut. Intinya, kata mereka, bukan melarang melintas, melainkan mendorong agar kendaraan yang memang berdomisili di Sumut menggunakan pelat Sumut agar kontribusi pajak kembali ke daerah.

Senator Aceh juga telah memberikan peringatan agar Gubernur Sumut menahan diri dan tidak memperburuk hubungan Aceh–Sumut.

Media sosial masih ramai memperdebatkan apakah tindakan tersebut merupakan upaya penegakan pajak daerah yang sah atau langkah provokatif yang memicu konflik identitas.

Implikasi Ke Depan

Kasus ini menjadi contoh penting tentang bagaimana kebijakan daerah terhadap kendaraan dan pajak harus dikelola dengan hati-hati, terutama bila menyangkut lintas wilayah.

1. Perlu ada basis hukum — agar tindakan terhadap kendaraan plat luar tidak dianggap sewenang-wenang.

2. Sosialisasi dan dialog antar pemerintah — agar kebijakan semacam ini tidak mengejutkan masyarakat atau menghancurkan kepercayaan.

3. Manajemen citra dan persepsi publik — penerapan kebijakan tanpa mempertimbangkan sensitivitas identitas daerah bisa merusak reputasi.

4. Koordinasi antar provinsi — agar tidak terjadi aksi timbal balik yang merugikan masyarakat di perbatasan.

5. Evaluasi dan revisi kebijakan — jika menimbulkan keruh, maka harus ada penyesuaian agar tetap mengedepankan keadilan dan kepatuhan hukum.

Sumber: CNN Indonesia
Referensi tambahan: Detik
Referensi tambahan: Detik